Mantan Bupati Buton Dibawa ke Lapas Sukamiskin

Eks Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun ditahan KPK.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

VIVA – Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi mengeksekusi Mantan Bupati Buton, Samsu Umar Abdul Samiun. Samsu dieksekusi ke Lapas Klas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Dadan Tri Bersama Hasbi Hasan Didakwa Terima Suap Rp11,2 Miliar di Kasus MA

"Hari ini, Kamis 19 Oktober 2017 dilakukan eksekusi terhadap Samsu Umar Abdul Samiun ke Lapas Klas I Sukamiskin Bandung," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis 19 Oktober 2017.

Febri menambahkan, eksekusi ini berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor No. 83/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 27 September 2017.

Hakim Agung Gazalba Saleh Divonis Bebas di Kasus Suap MA

Dalam perkara ini, Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman tiga tahun sembilan bulan penjara terhadap Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun. Selain itu, Samsu Umar juga diganjar pidana denda Rp150 juta subsider tiga bulan kurungan.

"Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pertama," ujar Ketua Majelis Hakim Ibnu Widodo Basuki saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Raya Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 27 September 2017.

Bukannya Mundur Usai Jadi Tersangka, Hasbi Hasan Cuti dari Jabatan Sekretaris MA

Dalam menjatuhi hukuman tersebut, majelis hakim telah mempertimbangkan sejumlah hal. Yang memberatkan, Samsu Umar dianggap tak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi. Samsu juga pernah dihukum dalam tindak pidana pemilu, dan sebagai kepala daerah, Samsu Umar tidak memberi contoh yang baik bagi masyarakat.

Secara bulat, majelis hakim memutuskan bahwa Samsu Umar terbukti menyuap Hakim Konstitusi Akil Mochtar sebesar Rp1 miliar. Samsu Umar memberikan uang tersebut kepada Akil untuk memengaruhi putusan akhir perkara MK Nomor : 91-92/PHPU.D-IX/2011 tanggal 24 Juli 2012, tentang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Buton Tahun 2011.

Dalam perkara ini, Samsu dijerat menggunakan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya