- VIVA/Rifki Arsilan
VIVA – Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, mengungkapkan bahwa pemerintah bersikap hati-hati atas penerbitan dokumen hasil deklasifikasi di Amerika Serikat yang mengungkap fakta-fakta peristiwa pembantaian massal di Indonesia pada era tahun 1960-an.
Ryamizard beralasan, tidak setiap informasi yang bersumber dari negara adidaya itu selalu benar dan harus dipercayai sepenuhnya.
"Di Amerika, jangankan orang (masyarakat biasa), presidennya saja dibunuh. Itu lah (yang menjadi pertimbangan). Jadi yang penting, kami hati-hati. Begitu saja lah," ujar Ryamizard di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 19 Oktober 2017.
Dokumen yang baru dideklasifikasi itu, katanya, tetap bisa digunakan pemerintah dalam upaya mengungkap kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Dia bahkan berencana bertemu Duta Besar Amerika Serikat untuk RI, Joseph R Donovan Jr, guna membahas informasi yang dimuat dalam dokumen.
Pemerintah tidak akan begitu saja memercayai informasi-informasi yang menyudutkan Indonesia, seperti yang dimuat dalam dokumen.
Jawaban Jampidsus Ditanya Kapan Periksa Ryamizard Ryacudu
Nama Ryamizard Ryacudu disebut terkait dugaan pelanggaran hukum proyek satelit Kementerian Pertahanan (Kemhan) Tahun 2015-2021.
