- ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
VIVA.co.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, menyoroti banyaknya kepala daerah yang terpilih melalui mekanisme Pemilihan Kepala Daerah, yang terjerat kasus korupsi. Wiranto berpandangan keburukan yang ditunjukkan oleh para kepala daerah itu sedikit banyak diakibatkan juga oleh masih adanya kelemahan dalam sistem demokrasi Indonesia.
"Dengan banyaknya pemimpin yang berurusan dengan KPK, maka itu ibaratnya merupakan lampu merah bagi kita untuk segera memperbaiki sistem pemilihan kita," ujar Wiranto saat memberi arahan dalam rapat koordinasi nasional (rakornas) persiapan Pilkada serentak 2018 di Hotel Kartika Chandra, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin, 23 Oktober 2017.
Mantan Panglima ABRI itu meminta para penyelenggara secara bertahap mulai meningkatkan kualitas Pilkada yang diselenggarakan di daerah mereka. Menurut Wiranto, pemerintah juga secara umum berusaha terus meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan berupaya menghilangkan praktik-praktik demokrasi tidak terpuji, seperti politik uang.
Sementara, Wiranto menyampaikan, di tingkat daerah, para penyelenggara bisa berkontribusi dengan berupaya meningkatkan pengawasan terhadap para calon kandidat Pilkada. Wiranto menyampaikan bahwa Pilkada sejatinya adalah mekanisme untuk menentukan pemimpin terbaik untuk suatu daerah.
Dengan demikian, menurut mantan Menteri Pertahanan itu, para penyelenggaranya diharapkan berkontribusi dengan menyaring hanya calon kandidat yang dinilai betul-betul bersih yang akan menjadi peserta Pilkada.
"Di sana-sini kita perbaiki alert kita, kewaspadaan kita, jangan sampai kita gagal memilih pemimpin yang baik," ujar Wiranto. (ren)