- ANTARA/Wahyu Putro A
VIVA – Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Golkar, Rudi Alfonso akhirnya memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, 1 November 2017. Kehadiran Rudi merupakan penjadwalan ulang karena pekan lalu tak bisa memenuhi panggilan.
Rudi sedianya diperiksa terkait kasus dugaan merintangi proses hukum e-KTP yang menjerat anggota DPR, Markus Nari, sebagai tersangka.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan Rudi hari ini merupakan penjadwalan ulang dari panggilan Jumat, 27 Oktober, lalu. Rudi ketika itu tak bisa memenuhi panggilan KPK lantaran tengah tugas di luar negeri.
"Rudi Alfonso penjadwalan ulang dari agenda tanggal 27 Oktober 2017," kata Febri saat dikonfirmasi lewat pesan singkatnya.
Pada perkara ini, penyidik KPK, Selasa, 31 Oktober 2017 kemarin, memanggil mantan Ketua Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Golkar, Yorrys Raweyai. Kepada awak media, ia mengaku ditelisik soal tiga politikus Golkar lainnya, Markus Nari, Rudi Alfonso dan Setya Novanto.
Yorrys cukup panjang menjelaskan mengenai Rudi dan Novanto. Namun, dia berdalih tak mengetahui masalah Markus Nari.
Nama Rudi sempat mencuat dalam persidangan Miryam S Haryani. Dia disebut-sebut mengatur saksi-saksi dalam kasus korupsi e-KTP, agar tak memberikan keterangan yang sebenarnya dan mencabut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Belakangan, penyidik menemukan bukti-bukti keterlibatan Markus Nari.
Bambang Pacul Sebut Pernyataan Agus Rahardjo soal Intervensi Jokowi Kedaluarsa: Motifnya Apa Coba?
Politikus PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mempertanyakan motif mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang menyebut Jokowi intervensi kasus e-KTP
