Single Mux Bakal Hambat Penyelesaian Kendala Penyiaran

Ilustrasi industri penyiaran.
Sumber :
  • Pixabay/Gadini

VIVA – Konsep penyiaran operator multiplekser tunggal, atau 'single mux' dikhawatirkan menghambat upaya penyelesaian kendala teknis yang lazim terjadi dalam dunia penyiaran.

img_title DPR Godok Revisi UU Penyiaran Agar Lebih Relevan Tangkal Hoaks di Tengah Ledakan Informasi

Komisioner Koordinator Bidang Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Agung Suprio, menyampaikan bahwa mekanisme birokrasi harus ditempuh bila multiplekser mengalami kerusakan, sehingga butuh tindakan perbaikan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Kalau kemudian lembaga yang diminta (untuk menjadi operator tunggal) adalah TVRI, dan mekanisme penganggaran masih melalui APBN, maka akan terjadi kesulitan, ketika misalnya dalam tahun berjalan, ada kebutuhan untuk pengadaan, misalnya ada multiplekser yang rusak. Ini kan, tidak bisa diadakan secepatnya," ujar Agung dalam Focus Group Discussion (FGD) 'Mengkaji Plus Minus Single dan Multi' yang diselenggarakan di Hotel Mercure, Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, Selasa 7 November 2017.

img_title ATVSI Ingatkan Perlunya Sinkronisasi UU Penyiaran dan UU Perfilman

Sementara itu, menurut Agung, dalam konsep penyiaran multiplekser jamak, atau 'multi mux', hal semacam itu bisa dihindari, mengingat operator-operator yang pada umumnya telah melakukan investasi terhadap dunia penyiaran selama ini, selalu memiliki kesiapan untuk melakukan perawatan infrastruktur.

Meski demikian, Agung tetap mengingatkan supaya pemerintah memerhatikan aspek keadilan supaya setiap masyarakat memiliki hak yang sama dalam bidang penyiaran jika konsep multi mux, diadopsi dalam revisi UU Penyiaran.

img_title UU Penyiaran Dinilai Ketinggalan Zaman, DPR dan KPI Sepakat Harus Segera Dibenahi

"Masing-masing memang memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, KPI mengharapkan kepada anggota dewan agar memutuskannya dengan bijak dan cepat," ujar Agung.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono.

Komisi I DPR Buka Peluang Ubah RUU Penyiaran, Aspirasi Kreator Konten Bakal Ditampung

Komisi I DPR memastikan aspirasi publik, termasuk kekhawatiran kreator konten soal kebebasan berekspresi, akan menjadi bahan penyempurnaan RUU Penyiaran yang akan dibahas

img_title
VIVA.co.id
20 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut