Sebelum Kecelakaan, Setya Novanto Ada di Gedung DPR
- ANTARA FOTO/Wibowo Armando
VIVA – Ternyata saat diburu Komisi Pemberantasan Korupsi diduga Sety Novanto bersembunyi di Gedung DPR/ MPR RI di Senayan, Jakarta Selatan. Sebab, dari keterangan Hilman Mattauch, wartawan Metro TV yang mengemudikan mobil Novanto saat terjadi kecelakaan, dia menjemput tersangka korupsi kasus proyek e-KTP tersebut dari gedung itu. Demikian ungkap polisi.
"Dari keterangan, kan dia dari DPR," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, di Mapolda Metro Jaya, Jumat 17 November 2017.
Dari sana, Hilman berencana membawa Novanto menuju Studio Metro TV untuk melakukan wawancara di salah satu program. Novanto pun menaiki mobil berkelir hitam milik Hilman.
"Driver tadi. Rencananya mau (jadi narasumber) Prime Time di Metro TV. Sore jemput ke DPR kemudian diajak ke Kebon Jeruk ada live di Prime. Dia jemput kemudian, di-driverin," kata Argo.
Namun, ketika ditanya apakah bisa disebut Hilman membantu menyembunyikan Novanto, Argo berkata hal itu bisa ditanyakan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan ke Polda Metro Jaya. Ia menegaskan bahwa Polda Metro Jaya hanya menangani kasus kecelakaan mobil yang menimpa Novanto semata.
"Belum dapatkan itu. Silakan ke (KPK), kami ke laka saja," ujarnya.
Mobil Toyota Fortuner B1732ZLO, yang ditumpangi Novanto mengalami kecelakaan tunggal di wilayah Permata Hijau, Jakarta Selatan, Kamis petang, 16 November 2017. Akibat kecelakaan itu, Novanto mengalami luka di kepala dan tangan.
Saat kecelakaan terjadi, Novanto sedang diburu penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK sudah menerbitkan surat penangkapan sejak Rabu, 15 November 2017. Tapi Novanto menghilang ketika akan ditangkap di rumahnya di Jakarta Selatan.Â
Sebelum mengalami kecelakaan lalu lintas, Novanto berencana menyerahkan diri ke KPK. Tapi, sebelum itu, dia ingin wawancara dengan Metro TV. (ren)
Baca: Keanehan di Lokasi Kecelakaan Setya Novanto
Satu Rumah Setya Novanto di Kupang Dilelang KPK
Aset Setya Novanto dijual KPK dengan nilai limit Rp2.181.065.000 atau Rp2,18 miliar. Bila masyarakat ingin membeli aset itu, maka harus setor uang jaminan sebesar Rp1 M
