Berembus Isu Politik Uang di Munas KAHMI
- VIVA/Putra Nasution
VIVA - Musyawarah Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam selesai digelar di Medan pada Minggu, 19 November 2017, kemarin. Hasilnya, terpilih sembilan orang presidium organisasi tersebut.
Namun, belum lama setelah acara itu, berembus isu adanya politik uang dalam perhelatan tersebut. Sejumlah orang dalam memperebutkan kursi presidium diduga menggunakan uang untuk memperoleh dukungan atau suara.
Ato Ismail, salah satu alumni HMI yang hadir di arena Munas mengakui, ada satu orang dari sembilan presidium terpilih yang melakukan politik transaksional. Namun, dia menyampaikan konteksnya masih sebatas menanggung biaya tiket pulang pergi.
"Ada tiket, dan visi misi. Jadi saat menyampaikan visi misi, dia atau tim suksesnya menawarkan tiket pulang pergi," kata Ato saat berbincang dengan VIVA, Senin, 20 November 2017.
Ato membantah ada politik uang dalam arti para kandidat memberikan sejumlah uang kepada para utusan atau pemegang hak suara yaitu pengurus KAHMI di daerah-daerah. Misalnya 5 juta, 10 juta, 15 juta atau sekian juta per suara demi memilih calon tertentu.
"Hanya tiket pulang pergi," ujarnya menambahkan.
Dia mengatakan, adanya pemberian tiket itu juga karena tidak ada aturan yang jelas dan transparan dari panitia,khususnya dalam hal biaya transportasi para utusan dari daerah menuju lokasi Munas, dan sebaliknya. Hal itu kemudian menjadi faktor masuknya tawaran tiket tersebut.
"Ya misalnya berapa biaya per utusan, 2 juta. Kemudian dikali 421 utusan, jadinya sekian miliar. Lalu masing-masing kandidat ikut memberikan sumbangan 50 juta. Jadi panitia dan kandidat mencari solusi," katanya.
Meski demikian, Ato yang merupakan tim sukses salah satu kandidat yakni Reni Marlinawati itu menegaskan, bahwa tidak semua calon menawarkan tiket pulang pergi. Dia menyebut sejumlah nama yang memang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing yaitu Siti Zuhro, Harry Azhar Azis, Ahmad Dolly Kurnia, Ahmad Riza Pratia, Sigit Pamungkas, dan Herman Khoeron.
"Mereka punya kualitas. Ada yang intelektual, anggota DPR, mantan komisioner KPU. Para utusan juga memilih mereka bukan karena uang atau pemberian tiket. Meskipun tetap ada yang menerima (tiket) walaupun tidak banyak," tutur salah satu Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha KAHMI tersebut.
