Pelestarian Budaya Harus Jadi Perhatian Semua Pihak

Pelestarian budaya Betawi
Sumber :
  • VIVA.co.id/Danar Dono

VIVA – Staf Ahli Menko PMK Bidang Multikulturalisme, Restorasi Sosial dan Jati Diri Bangsa, Haswan Yunaz, memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Multipihak Pengelolaan dan pelestarian Warisan Budaya di Kabupaten Belitung, Propinsi Bangka Belitung, Kamis 16 November 2017.

img_title Kerennya Mobil Ketua DPR RI, Puan Maharani

Rakor diikuti oleh instansi kementerian/lembaga terkait, SKPD dilingkup Propinsi Bangka Belitung, dunia pendidikan dan komunitas masyarakat. Rakor kali ini di format dengan model diskusi panel yang menghadirkan sebagai narasumber, antara lain,  Asdep Warisan Budaya, Kemenko PMK, Pamuji Lestari, Direktorat Sejarah, Kemendikbud, Agus Widiatmokoo; Kepala Badan Pelestarian Cagar Budaya Propinsi Jambi, M. Ramli, dan Dosen dari Akademi Manajemen Belitung, Indry Permana.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Haswan, menyampaikan bahwa dalam rangka terciptanya pengaturan di bidang kebudayaan secara sinergi dan terintegrasi perlu dilakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian (KSP).

img_title Puan Jawab Narasi soal Gantikan Gibran Jadi Wapres, Begini Sikap Ketua DPR RI Jelang Putusan MK

Peran tersebut dipegang oleh Kemenko PMK dan sebagai wujud dari peran tersebut, pada September 2016, Menko PMK telah menetapkan Surat Keputusan Kemenko PMK No 20/2016 tentang Tim Koordinasi Pelestarian dan Pengelolaan Warisan Budaya dan Alam Indonesia. Tim ini beranggotakan 12 Kementerian/Lembaga.

Tim Koordinasi, lanjut Haswan, salah satu tugas utamanya adalah menyusun pedoman umum dan roadmap warisan budaya dan alam Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar ke depan, seluruh kebijakan dan regulasi di bidang kebudayaan dapat diimplementasikan dan diukur perkembangannya berdasarkan indikator yang telah ada.

img_title Puan Pastikan RUU Perampasan Aset Rampung Paling Lambat 15 Desember 2026

“Rencana Induk Pembangunan Kebudayaan (RIPK), tahun 2013, dan Indeks Pembangunan Kebudayaan (tahun 2016) yang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah salah satu contoh kebijakan atau regulasi tersebut,” jelas Haswan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dalam RIPK, disebutkan ada 7 (tujuh) pilar kebudayaan yang harus menjadi pedoman bagi pemerintah, pemerintah daerah, akademisi dan masyarakat dalam memajukan kebudayaan Indonesia, diantaranya: pelestarian hak kebudayaan, pembangunan jati diri bangsa dan multikulturalisme, pelestarian sejarah dan warisan budaya, pembangunan industri budaya, penguatan diplomasi budaya, pengembangan pranata kebudayaan dan SDM kebudayaan, pengembangan sarana dan prasarana kebudayaan.

Menurut Haswan, budaya adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar kelompok masyarakat yang hidup dan berkembang di Indonesia. Perkembangan tersebut bersifat dinamis, yang ditandai oleh adanya interaksi antar-budaya baik yang berasal dalam negeri maupun budaya luar negeri sesuai dinamika perubahan dunia.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut