Sidang Gugatan Soal Pengusiran Etihad Airways Ditunda
- Rifki Arsilan
VIVA – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang putusan gugatan yang dilayangkan penyandang disabilitas bernama Dwi Ariyani, terhadap maskapai Etihad Airways yang telah menurunkan paksa penyandang disabilitas karena naik pesawat sendirian atau tanpa pendamping.
Persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Ferry Agustina Budi Utami itu berjalan sangat singkat. Alasan majelis hakim menunda pembacaan putusan gugatan dengan nomer perkara : 846/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel itu lantaran majelis hakim belum siap membacakan putusan gugatan yang sudah dilayangkan sejak setahun lalu itu.
"Karena hakim belum siap dengan putusan, sidang pembacaan putusan hari ini kita tunda dua minggu lagi terhitung dari sekarang," kata Ferry Agustina di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 20 November 2017.
Pantauan VIVA, dalam sidang hadir kuasa hukum Etihad Airways, sementara dari pihak Dirjen Perhubungan Udara atau Kementerian Perhubungan tidak tampak di ruang sidang.
Menanggapi keputusan majelis hakim yang telah menunda pembacaan putusan tersebut, Ketua Lembaga Advokasi dan Perlindungan Penyandang Cacat Indonesia (LAPPCI) Heppy Sebayang mengaku sangat kecewa dengan majelis hakim. Pasalnya, alasan majelis hakim menunda persidangan karena majelis hakim belum siap membacakan putusan adalah alasan yang tidak masuk diakal.
"Kami rasa pertama waktu penundaan kita sudah cukup panjang, kurang lebih sekitar satu bulan, jadi menurut kami ini agak berlebihan juga kalau majelis beranggapan bahwa hari ini majelis belum siap dengan putusan. Karena waktu yang teralokasi sebenarnya sudah cukup panjang sampai hari ini," kata Heppy.
Terlebih lagi, kata Heppy, pihaknya juga kecewa dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Menurutnya, ketidakhadiran mereka sebagai salah satu pihak tergugat menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia terkesan membiarkan persoalan penurunan penumpang pesawat yang dialami oleh penyandang cacat atau disabilitas di Indonesia.
"Dirjen Perhubungan sebagai institusi yang bertanggung jawab di Indonesia, juga tidak melakukan upaya mencari solusi kedua belah pihak. Makanya kita menggugat mereka karena alasan direktorat jenderal perhubungan udara juga tidak melakukan fungsi pengawasan dan pemberian sanksinya. Kami anggap ada keberpihakan mereka. Padahal kita sudah melaporkan kasus ini kemana-mana, ke Komnas HAM, ke Ombudsman, dan lainnya," ujarnya.
