VIVA – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan fungsi KSP (koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian) di bawah pimpinan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, mencatat beberapa capaian penting yang kerap dijadikan acuan berbagai program untuk menyejahterakan rakyat.
Berbagai target dan sasaran program ‘Nawa Cita’ yang terus digulirkan hingga kini, termasuk semua program yang mengarah pada bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Menko Puan mengatakan, bahwa demi terwujudnya nawa cita, dibutuhkan semua kerja nyata. Program prioritas bidang pembangunan manusia dan kebudayaan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, ujarnya di Jakarta, belum lama ini.
Kualitas hidup itu antara lain terdiri dari jaminan pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar, penanggulangan kemiskinan, dan perlindungan anak, perempuan, serta kaum marjinal. Sementara kapasitas hidup manusia Indonesia mencakup revolusi mental, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi.
Menko PMK menekankan bahwa revolusi mental merupakan gerakan partisipasi pemerintah dan masyarakat. Untuk mencapai target sasaran pembangunan maka pemerintah harus terus mengoptimalkan kinerjanya.
Saat ini pemerintah telah mencanangkan percepatan pembangunan yang fokus pada upaya untuk mengatasi kemiskinan, ketimpangan dan kesejahteraan sosial. Tiga langkah strategis untuk mengatasi semua masalah itu adalah percepatan pembangunan, dan infrastruktur, penyiapan kapasitas produktif dan sumberdaya manusia serta deregulasi dan debirokrasi.
Untuk masalah kualitas hidup, indikator makro menetapkan bahwa (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (kesehatan, pendidikan, dan hidup yang layak) di tahun 2019 menetapkan sasaran sebesar 76,3; sementara di tahun 2015 angkanya sudah mencapai 69,5 dari 68,8 di tahun 2014. Indeks Gini yang merupakan indikator tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh telah menetapkan sasaran di angka 0,36 pada tahun 2019, sedangkan di tahun 2016 capaiannya telah mencapai angka 0,39 dari 0,40 di tahun 2014.
Target tingkat kemiskinan yang di tahun 2019 diupayakan mencapai angka 9-10 persen, di tahun 2016 ini telah menyentuh angka 10,8 persen jika dibandingkan dengan tahun 2015 lalu yaitu sekitar 11,2 persen. Sementara tingkat pengangguran di tahun 2019 ditarget pada angka 5,2-5,5 persen, di tahun 2016 ini sudah mencapai angka 5,5 persen dari 6,18 persen di tahun 2015.
Untuk bidang Tenaga Kerja, pengangguran mengalami penurunan dari 5,8% menjadi 5,5%, berkurang sekitar 4000 tenaga kerja. Angka ini merupakan angka terendah sejak reformasi. Salah satu kunci untuk peningkatan kompetensi adalah pelibatan dunia usaha dalam investasi SDM. Kemenaker juga bekerja sama dengan Kadin menyelenggarakan program pemagangan dengan target 200000 (dua ratus ribu) pekerja per-tahun yang melibatkan 2000 perusahaan.
Pemagangan ini didesain dengan kebutuhan industri agar peserta magang dapat menyerap ilmu dan pengalaman langsung di lingkungan kerja. Skema pemagangan yang tersistem, peserta dimagangkan pada kurun waktu, pekerjaan, jabatan tertentu sehingga langsung tersertifikasi kompetensinya. Program pemagangan ini dapat mempercepat peningkatan daya saing dan kompetensi tenaga kerja dalam mendukung terciptanya SDM Indonesia yang berkualitas.
Dari capaian kementerian dibawah koordinasi PMK, melalui indikator yang ada dapat ditetapkan kualitas hidup manusia Indonesia telah meningkat sekitar 0,75 persen. Untuk meningkatkan taraf hidup, Kemenko PMK sejauh ini terus mendorong upaya percepatan penanggulangan kemiskinan serta terus mengedepankan upaya perlindungan anak dan perempuan. Kemenko PMK juga berperan aktif meningkatkan kapasitas manusia Indonesia dengan terus menyuarakan Gerakan Nasional Revolusi Mental yang menekankan pada asas etos kerja, integritas dan gotong royong.
Menuju tahun 2019 atau hingga berakhirnya Kabinet Kerja, Kemenko PMK akan terus meningkatkan pembangunan masyarakat dan produktivitasnya antara lain dengan upaya penurunan risiko bencana, kompetensi SMK berakreditasi, SMA/MA berakreditasi minimal B, prodi perguruan tinggi berakreditasi minimal B, meningkatnya jumlah sertifikasi tenaga ahli, meningkatkan jumlah lembaga pelatihan kerja berbasis kompetensi, dan meningkatnya jumlah tenaga kerja keahlian menengah yang kompeten.
”Target pada tahun 2019 di harapkan IPM dapat tercapai, dan untuk menghadapi MEA di perlukan percepatan sumber daya manusia yang produktif," ujar Menko PMK. (webtorial)
