- VIVA.co.id/Puspen TNI
VIVA – Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyarankan agar pemerintah perlu mengkaji ulang keterlibatan TNI dalam penanganan konflik Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Menurut dia, kini sudah terjadi over presence atau kehadiran berlebih dari kekuatan militer di Bumi Cendrawasih itu.
"Harus dikaji ulang, khususnya di Komisi I DPR yang membidangi pertahanan, seberapa besar tantangan di Papua sehingga membutuhkan kekuatan militer," ujar Usman saat ditemui di gedung LIPI Jakarta, Selasa 21 November 2017.
Usman mengatakan, pemerintah harus mampu menjabarkan kekuatan polisi dalam meredam konflik, alasan pelibatan TNI, hingga mengukur kerangka waktu keterlibatan TNI dalam menangani konflik. Sebab, menurutnya, pelibatan TNI tak bisa permanen dan harus dengan persetujuan Komisi I DPR.
"Harus dikaji misalnya berapa lama, targetnya bagaimana, senjatanya apa saja, anggarannya berapa, bagaimana pertanggungjawabannya kalau terjadi penyalahgunaan. Itu yang selama ini tidak jelas," kata mantan Koordinator Kontras itu.
Sebagai aparat penegak hukum, lanjut Usman, polisi dinilai telah memiliki kewenangan yang cukup dalam menjaga keamanan masyarakat, mengontrol kejahatan, penertiban publik, termasuk menangani konflik di Papua.
"Diukur dulu seberapa tidak mampu kepolisian menghadapi ancaman KKB di Papua, kalau memang dianggap tidak mampu apa alasannya. Itu harus dijelaskan, bukan berarti militer langsung dilibatkan," ucapnya.
Menurut Usman, pemerintah bisa mencontoh cara yang pernah digunakan saat berkonflik dengan kelompok di Aceh melalui dialog. Selain melalui dialog langsung, pemerintah dapat membuka dialog melalui United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau gerakan pembebasan Papua Barat yang mewakili segala lapisan masyarakat di Papua.
"Apa memang kelompok Papua merdeka ini benar-benar tidak mau berdialog? Setahu saya ada usaha untuk dialog lumayan gencar dari masyarakat di Papua," tuturnya.
Cara ini, lanjut Usman, diyakini lebih efektif untuk mencegah berlanjutnya tindakan kekerasan, dugaan pelanggaran HAM, hingga penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak militer di Papua. Dari hasil sejumlah penelitian, kata dia, masih menunjukkan terjadinya pelanggaran HAM di Papua akibat penyalahgunaan kekuasaan militer.
"Kasus-kasus yang memperlihatkan kejahatan militer itu tidak pernah dituntaskan, sehingga muncul ketidakpuasan dalam bentuk demo, nutup jalan, sampai mungkin pemberontakan bersenjata," katanya.
Berbagai Penyebab
Sementara itu, mengenai penyebab terjadinya konflik di Papua, menurut Usman, bisa dipengaruhi beberapa hal, yakni penyelundupan senjata, jual beli senjata, amunisi, kontrol kejahatan, penyelundupan binatang, penebangan pohon, termasuk konflik komunal, dan masalah lahan.
Sebelumnya diberitakan, sebanyak 344 warga yang sempat diisolasi oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) di Desa Banti dan Kimbeli Distrik Tembagapura berhasil dievakuasi oleh personel TNI-Polri, Jumat, 17 November 2017. Sementara sebagian besar warga asli memilih tinggal. Pengetatan pengamanan di wilayah ini karena kawasan itu berdekatan dengan kawasan tambang Tembagapura milik PT Freeport Indonesia.
Operasi senyap ini yang merupakan gabungan TNI dan Polri itu melibatkan 300 personel. Di pihak TNI dikerahkan prajurit Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Batalion Infanteri Raider 751, dan Peleton Intai Tempur Kostrad.
Semua unit, termasuk pasukan polisi, memiliki fungsi dan peran masing-masing. Misalnya, polisi menyiagakan dan mengamankan warga yang disandera. Sementara TNI melumpuhkan para penyandera. Operasi berhasil tanpa ada korban di pihak warga yang disandera. (ren)
