- VIVA/Eka Permadi
VIVA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Pemerintah menargetkan, membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
"Strategi mewujudkannya melalui pembangunan demokrasi, dengan prioritas melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik," kata Tjahjo saat pemberian penghargaan dan sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia 2016 di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa 5 Desember 2017.
Tjahjo menjelaskan, pemerintah menyusun IDI untuk mengukur secara obyektif dan empirik kondisi demokrasi tingkat provinsi. IDI dibangun dengan latar belakang perkembangan sosial, politik Indonesia yang berciri khas Indonesia. "IDI sebagai alat bantu menunjukkan seberapa demokratis atau tidak demokratis sebuah negara," ujarnya.
Mantan Sekretaris Jenderal PDIP ini menambahkan, potret IDI 2016 terlihat fluktuatif. "Tidak satu pun provinsi mengalami pertumbuhan stabil secara linear," ujarnya.
Kapasitas daerah menentukan juga arah perkembangan demokrasi di masing masing wilayah. Itu menandakan belum stabilnya kondisi demokrasi di Indonesia. "Perlu usaha keras pemimpin serta warga negara untuk membangun budaya politik demokratis, agar penguatan demokrasi yang kita peroleh (70,09) dapat ditingkatkan," ujarnya menjelaskan.
Hal terpenting yaitu memonitor dinamika dan fluktuasi, memahami faktor-faktor penyebab, serta membuat kebijakan yang menjawab persoalan. Bagi Indonesia, paling penting adalah memastikan demokrasi tetap berada dalam lintasan (trajektori) menuju keadaan lebih baik.
Atas dasar itu pemerintah memberikan penghargaan kepada 10 provinsi dengan empat kategori. Ke-10 provinsi tersebut adalah:
a. Capaian IDI "Baik" : DIY, NTT, Kep. Bangka Belitung, dan Sumatera Selatan.
b. Capaian kenaikan IDI diatas 10 poin : Maluku dan Maluku Utara;
c. Capaian Aspek Kebebasan Sipil tertinggi : Kalimantan Utara, Bali dan Sulawesi Utara;
d. Berprestasi menaikkan capaian Aspek Lembaga Demokrasi yaitu Bengkulu.
"Hasil IDI 2016 menjadi acuan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi menyusun perencanaan pembangunan di bidang politik, hukum dan keamanan." (mus)
