Dua Pengusaha Didakwa Suap Bupati Batubara Rp4,1 Miliar
VIVA – Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa dua pengusaha asal Medan melakukan penyuapan terhadap mantan Bupati Batubara, OK Arya Zulkarnain untuk memuluskan pengerjaan sejumlah proyek di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara.
Hal itu, disampaikan Jaksa Penuntut Umum KPK, Ihsan Fernandi dalam membacakan surat dakwaan untuk dua pengusaha menjadi terdakwa itu, adalah Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar. Ihsan menyebutkan untuk terdakwa Maringan Situmorang didakwa menyuap terhadap OK Arya Zulkarnain sebesar Rp3,7 miliar.
"Terdakwa Maringan Situmorang memberikan satu lembar cek Bank Sumut Nomor CJ 561633 senilai Rp1.500.000.000,00, satu lembar cek Bank Sumut Nomor CJ 560012 senilai Rp1.500.000.000,00 dan uang sebesar Rp700.000.000,00 kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara (Bupati) yaitu OK Arya Zulkarnain," kata Ihsan dihadapan majelis hakim diketuai oleh Wahyu Setyo Prabowo di ruang utama di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu siang, 7 Desember 2017.
Dalam penyuapan ini, seluruh uang dikumpul oleh Sujendi Tarsono alias Yen pemilik showroom mobil 'Ada Jadi Mobil' di ?Jalan Gatot Subroto, Medan dan di rumahnya di Jalan Air Bersih Ujung. Ihsan mengatakan uang diberikan secara bertahap Desember 2016 hingga Agustus 2017.
"Uang suap yang diserahkan melalui Sujendi Tarsono alias Yen dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara (OK Arya) tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajiban, yaitu supaya OK Arya selaku Bupati Kabupaten Batubara melakukan pengaturan dalam proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Batubara," tutur Ihsan.
Lanjut Ihsan, penyuapan ini merupakan fee atau memuluskan proyek pada proyek pembangunan jembatan Sei Magung Kecamatan Medang Deras dan proyek pembangunan jembatan Sentang di perbatasan Kelurahan Labuhan Ruku menuju Desa Sentangagar di Kabupaten Batubara.
"Seluruh dikerjakan terdakwa Marigan sebagai kontraktornya, yang bertentangan dengan kewajiban OK Arya sebagai kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 dan bertentangan dengan kewajiban selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme," sebut Ihsan.
