JK Kritik Kota yang Dapat Penghargaan Tapi Masih Banjir

Wakil Presiden Jusuf Kalla
Sumber :
  • Setwapres

VIVA – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik banyak daerah di Indonesia yang masih mengalami masalah perkotaan, meski daerah itu sebenarnya sering diganjar penghargaan atas pengelolaan kota. Kritikan itu disampaikan saat JK memberi penghargaan Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) 2017 terhadap 15 daerah di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin 11 Desember 2017.

Kata Jusuf Kalla Soal Kabar Cak Imin-Anies Masuk Bursa Pilpres 2024

"Tiap hari juga kita mendapat informasi atau keadaan tentang banjir, sampah, sulitnya sanitasi. Tentu kita harapkan bahwa penghargaan ini sejalan dengan kemajuan kota di Indonesia tersebut," ujar JK.

Padahal, JK menyampaikan, penghargaan sejatinya sekadar bentuk apresiasi atas kemajuan yang dicapai suatu daerah. JK mengingatkan kepala-kepala daerah lebih fokus memajukan kotanya, bukan hanya mengejar penghargaan.

Saat Jusuf Kalla Cerita ke Gus Miftah Tentang Kisah Inspiratifnya

"Sederhanakanlah juga agar Presiden, Wakil Presiden, tidak terlalu capek berikan piala. Ini, di Indonesia ini, tiada hari tanpa upacara penyerahan penghargaan. Tapi tetap saja ada orang yang mengalami kesulitan," ujar JK.

Penghargaan RKCI diberikan berdasarkan penilaian yang juga dilakukan Institut Teknologi Bandung (ITB). Ada 93 daerah yang dinilai. Sementara, daerah-daerah yang dianggap layak meraih penghargaan adalah Surabaya, Bandung, Semarang, Bekasi, Tangerang Selatan, Denpasar, Binjai, Manado, Yogyakarta, Kediri, Magelang, Sawahlunto, Bontang, Tual, Bukittinggi.

Pandemi COVID-19 di Indonesia Membaik, Masyarakat Diminta Tetap Prokes

Kriteria kota yang meraih penghargaan adalah dapat mengelola berbagai sumber dayanya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan kota menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan-layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya.

Tujuan penghargaan adalah menjadi pendorong terwujudnya redistribusi pembangunan kota dan desa serta mengurangi kesenjangan antarkota di Indonesia. (ren)

Mantan Wapres Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum PMI

JK Sebut Penundaan Pemilu Langgar Konstitusi

JK mengingatkan untuk berhati-hati terhadap wacana penundaan Pemilu 2024. Konstitusi sudah mengamanatkan Pemilu digelar lima tahun sekali.

img_title
VIVA.co.id
4 Maret 2022