Catatan Hitam Dunia Hukum 2017 Versi Fadli Zon

Fadli Zon.
Sumber :
  • Viva.co.id/Lilis Kholisotussur

VIVA – Pelaksana Tugas Ketua DPR RI, Fadli Zon menilai, hukum kini semakin menjadi alat kekuasaan, sehingga akhirnya gagal memenuhi tuntutan keadilan. Kesimpulan itu dikemukakannya sebagai Catatan Akhir Tahun 2017 dalam bidang hukum.

img_title Jokowi Marah hingga Ancaman Reshuffle, Salah Siapa?

"Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini tercantum jelas pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Ingat, ini adalah pasal pertama konstitusi kita. Kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum," kata Fadli melalu pesan singkat, Sabtu 30 Desember 2017.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Ia menyayangkan, sepanjang 2017, negara dianggap justru makin bergerak ke arah negara kekuasaan. Pemerintah telah menjadikan hukum sebagai instrumen kekuasaan, bukan instrumen menegakkan keadilan.

img_title Jokowi Marah, Fadli Tanya yang Salah Menteri atau Presiden?

"Bahaya sekali, jika hukum dijadikan alat kekuasaan, karena hal ini akan menjatuhkan wibawa hukum di hadapan masyarakat. Pemerintah tak boleh melakukan politisasi hukum. Adanya standar ganda dalam bidang penegakkan hukum bisa mengancam kohesi sosial dan melonggarkan tenun kebangsaan," tuturnya.

"Coba lihat kasus Basuki Tjahaja Purnama. Mulai dari sejak terdakwa hingga kini menjadi terpidana, dirinya selalu mendapatkan pengistimewaan hukum. Sesuai ketentuan UU No 23/2014 Pasal 83, seorang kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa di pengadilan harus diberhentikan sementara, tanpa perlu usulan dari DPRD," ujarnya.

img_title Jokowi Marah ke Menterinya, Fadli Zon: Bohongan Apa Serius?

Ia melanjutkan, pemerintah melalui Mendagri tak pernah mengeksekusi ketentuan ini. Mendagri beralasan, dia perlu mendengar tuntutan jaksa terlebih dulu, apakah nanti tuntutannya lima tahun atau kurang dari itu. Jika kurang dari lima tahun, Basuki tak perlu diberhentikan sementara.

"Padahal, Gubernur Sumut Syamsul Arifin dulu disidangkan perdana tanggal 14 Maret 2011. Pada 21 Maret 2011, Keppres pemberhentian sementaranya sudah diteken Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Begitu juga Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah,” jelasnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Ia juga mempertanyakan, apakah seorang narapidana boleh ditempatkan di rumah tahanan (Rutan). Sesuai aturan, karena terbatasnya jumlah Rutan di Indonesia, yang boleh dilakukan sebenarnya hanyalah menjadikan Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) sebagai Rutan, dan bukan sebaliknya.

Jika ada kondisi tertentu yang mengharuskan seorang terpidana perlu dipindahkan dari sebuah Lapas, yang bersangkutan hanya bisa dipindahkan dari satu Lapas ke Lapas lainnya, dan bukan dipindah dari Lapas ke Rutan.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut