- Istimewa
VIVA – Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Moeldoko, ikut menanggapi adanya perwira tinggi militer yang akan maju dalam kontestasi Pilkada 2018. Menurut dia, setiap warga negara memiliki hak politik yang sama untuk mencalonkan diri.
Hanya saja, dia memastikan, para perwira atau anggota TNI yang hendak maju perlu mengundurkan diri atau benar - benar tak lagi aktif di institusi militer.
"Oh yang aktif enggak boleh dong (jadi calon kepala daerah). Tapi kalau yang sudah pensiun kan hak politik dia miliki," kata Moeldoko di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta, Kamis 4 Januari 2018.
Moeldoko pun menyampaikan, jika ada anggota TNI aktif ingin maju sebagai calon kepala daerah sebaiknya yang bersangkutan mengundurkan diri.
Sambil berkelakar, ia juga sempat berencana maju untuk Pemilihan Wali Kota Depok, Jawa Barat, meskipun masih berlangsung 3 tahun mendatang.
Kata Wakil Ketua Dewan Pembinan Partai Hanura ini, larangan bagi anggota TNI berpolitik praktis masih berlaku. Sehingga ia menyarankan, bagi siapa pun prajurit yang ingin berpolitik perlu mengikuti aturan.
"Kalau sudah pensiun, aku juga mau. Jadi Wali Kota Depok," kata Moeldoko seraya tertawa.
Seperti diketahui dua jenderal di tubuh TNI, yakni Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Letjen Edy Rahmayadi dan Komandan Korem 031 Wira Bima, Brigjen Edy Nasution, berencana maju menjadi calon kepala daerah.
Edy akan maju sebagai calon Gubernur Sumatera Utara dan Edy Nasution diajukan oleh sejumlah partai untuk calon wakil gubernur Riau.
Kedua jenderal itu telah mendapat dukungan partai politik dan dalam waktu dekat akan mengajukan masa pensiunnya kepada Panglima TNI. (ren)
