- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVA – Mahkamah Agung punya terobosan untuk mencegah hakim nakal dan tetap berintegritas. Salah satunya menggelar penndidikan dan pelatihan bagi calon hakim seleksi 2017 dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, hingga Ombudsman RI.
"Kita akan mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, dan Ombdusman Republik Indonesia untuk memberi materi. Agar calon hakim kita nanti kebal terhadap godaan yang mengarah kepada perbuatan tercela," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah di gedung MA, Jakarta, Jumat 12 Januari 2018.
Abdulah menganalogikan, pendidikan khusus untuk para calon hakim baru ibarat imunisasi pada manusia. Imunisasi agar kekebalan tubuhnya meningkat dan tidak mudah terkena penyakit.
"Memang maksud dan tujuannya untuk membangun integritas. Kalau di bidang kesehatan imunisasi bisa dilakukan dengan vaksin, di bidang integritas vaksinnya adalah memberikan materi-materi dari instansi yang berkompeten," ujarnya menjelaskan.
Ia menegaskan, pendidikan awal bagi para calon hakim ini merupakan periode penting. Sebab, para calon hakim ini akan menduduki posisi penting pada 10-15 tahun mendatang seperti kepala pengadilan yang harus mempunyai integritas tinggi.
"Dengan persiapan yang cukup, pembinaaan yang cukup, pengawasan yang ketat diharapkan mampu menghasilkan hakim yang memiliki berintegritas tinggi," ujarnya menambahkan.
Meski sudah berusaha, namun MA tak berani menjamin seluruh hakim yang ikut pelatihan ke depan akan berintegritas dan tidak melakukan pelanggaran hukum.
"Namanya manusia itu semua tergantung ahlak. Kita juga tidak mungkin mengawasi para hakim 24 jam, setiap hari. Tapi upaya untuk membangun hakim berintegritas terus dilakukan oleh pimpinan MA."
Adapun merujuk hasil seleksi calon hakim MA tahun anggaran 2017, total jumlah calon hakim yang diterima adalah 1.577 orang. Rinciannya, laki-laki 1.035 orang dan perempuan 542 orang. Merekalah yang akan mengikuti pelatihan pada Februari 2018 di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. (mus)
