- VIVA.co.id/M Ali Wafa
VIVA – Elite Demokrat mengecam usulan Mendagri Tjahjo Kumolo terkait dua jenderal polisi aktif sebagai pejabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. Dua provinsi tersebut dianggap penting dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2018.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menilai dua provinsi tersebut punya jumlah pemilih terbanyak di Jawa dan Sumatera.
"Pelaksanaan pilkada di dua tempat ini akan mendapatkan perhatian yang luas. Diharapkan pilkada demokratis, fair dan berkeadilan. Hak rakyat untuk memilih harus dijamin sepenuhnya dari segala bentuk dan potensi manipulasi," kata Didi, dalam keterangannya, Jumat 26 Januari 2018.
Menurutnya, usulan dua jenderal jadi pejabat gubernur patut dipertanyakan. Hal ini akan membuat aneh di mata publik. Bahkan, usulan ini bisa memunculkan kecurigaan.
"Apalagi di kedua wilayah tersebut ada calon partai tertentu. Patutlah banyak yang bertanya-tanya apakah hal ini untuk melindungi kepentingan calon-calon partai tertentu itu," jelasnya.
Didi juga sangsi kalau diangkatnya perwira polisi aktif tersebut, bisa membuat pemilu yang fair dan netral. Meski maksudnya untuk mengisi kekosongan posisi gubernur yang habis masa jabatannya.
Ia juga menyoroti, peran kepolisian sebagai aparat yang seharusnya netral di atas segala kepentingan politik. Persoalan lain ada di Jawa Barat yaitu ada bakal calon wakil gubernur Irjen Anton Charlian yang merupakan perwira tinggi polisi.
"Wajar kalau publik dan partai-partai yang utamanya bukan partai tertentu tersebut curiga dan bertanya-tanya kenapa harus polisi yang menjadi pejabat Gubernur Jabar dan Sumut," kata Didi.
Terkait persoalan ini, Kemendagri mengusulkan Irjen Muhammad Iriawan dan Irjen Martuani Sormin menjadi pelaksana jabatan (Pj) Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.
Bila usulan diterima, Iriawan akan mengisi posisi Gubernur Jawa Barat untuk menggantikan Ahmad Heryawan, sementara Martuani akan mengisi posisi Gubernur Sumut untuk menggantikan Tengku Erry Nuradi.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengakhiri masa jabatannya pada 13 Juni 2018, sedangkan Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry pada 17 Juni 2018.
