- ANTARA Foto/Galih Pradipta
VIVA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristiyanto menegaskan, partainya sama sekali tidak pernah meminta Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, untuk menunjuk dua jenderal Polri jadi pelaksana tugas sementara gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.
Ia membantah tudingan bahwa penunjukan itu dimaksudkan untuk membantu kemenangan PDIP pada Pilkada 2018 di Jawa Barat dan Sumatera Utara.
"PDIP tidak pernah mendorong alat-alat negara dipakai sebagai alat negara," katanya, saat dimintai keterangan di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 27 Januari 2018.
Kata dia, kalau memang harus bermain curang, pasti hal itu akan dilakukan sejak dahulu kala, bukan sekarang. Semisal, saat PDIP yang mengusung Rano Karno tak akan kalah dengan Wahidin Halim pada Pilgub Banten lalu.
"Kalau menggunakan alat-alat negara, maka PDIP sudah menang di Banten," tutur dia.
Maka dari itu, Hasto menegaskan, PDIP tak mungkin pakai cara curang hanya demi sebuah kemenangan semata. Sebab, PDIP tak pernah punya niat merusak semua demokrasi yang telah ada selama ini
"Pilkada serentak ini, tentu harus dijaga dan ditingkatkan, agar demokrasi oleh rakyat benar-benar untuk rakyat," ucapnya.
Untung Rugi Pilkada Langsung dan Tak Langsung
Pilkada langsung dinilai banyak mudaratnya
