- ANTARA FOTO/Galih Pradipta
VIVA – Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hal penting terkait proses penyelanggaran Pemilu di 2019. Di depan para kader yang hadir saat verifikasi faktual oleh KPU, dia menyatakan pentingnya menjalani proses demokrasi berdasarkan aturan Undang-undang.
Selain itu SBY, begitu ia akrab disapa, juga menyinggung keterlibatan pemerintah untuk menjamin hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih.
"Yang jelas, negara dengan dalih apa pun tidak boleh menghalang-halangi rakyatnya untuk menggunakan hak pilihnya untuk menyampaikan ekspresi," kata SBY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Minggu 28 Januari 2018.
Menurut dia, perangkat negara harus betul - betul memahami jalannya proses demokrasi yang berintegritas. Sehingga pada akhirnya tidak akan terjadi kesalahpahaman antara penyelenggara dan peserta pemilu.
"Tapi ingatlah bahwa Undang - Undang dan aturan itu tujuanya untuk memberikan kemudahan kepada rakyat yang memiliki hak untuk memilih. Kepada mereka yang memiliki hak untuk dipilih. Ukuran Undang - undang dan aturan yang baik ini universal sifatnya. Apabila benar - benar memberikan fasilitas, memberikan kemudahan dan bukan sebaliknya,” ujarnya menambahkan.
Di sisi lain, SBY pun menegaskan kepada kadernya agar proses verifikasi faktual diikuti dengan baik. Setelah proses verifikasi ini dijalani di tingkat Dewan Pimpinan Pusat, KPU juga bakal mendatangi kantor DPC dan DPD Provinsi terkait kelengkapan dokumen menjadi peserta Pemilu 2019.
"Maka segala permasalahan tolong disampaikan langsung kepada komisoner (KPU) dan tim yang melaksanakan verifikasi ini." (mus)
AHY: Rakyat Mana yang Ingin Pemilu 2024 Ditunda?
Menurut AHY, penundaan pemilu hanya akan menyengsarakan rakyat, dan menghadirkan rasa ketidakadilan.
