- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA – Partai Gerindra diminta sebaiknya segera deklarasi pengusungan Prabowo Subianto untuk maju ke Pemilihan Presiden 2019. Dengan deklarasi resmi Gerindra, maka akan diketahui konsep yang ditawarkan Prabowo.
Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan dengan diusung maka publik bisa menilai program selain dari pemerintah.
"Jika Gerindra mau memajukan Pak Prabowo jadi capres, segera dong deklarasikan secara resmi. Ajukan tawaran konsep dan program yang lebih menarik daripada apa yang telah dilakukan pemerintah," kata Ace dalam pesan singkatnya, Rabu, 31 Januari 2018.
Ace membandingkan parpol pendukung Jokowi yang kompak mengusung kembali mantan Gubernur DKI itu ke Pilpres 2019. Kata dia, sejauh ini, selain Golkar, ada Hanura, Nasdem, dan PPP.
"Tentu semua partai pendukung Pak Jokowi ini berkomitmen kuat menghantarkan pemerintah berkinerja baik," lanjut anggota Fraksi Golkar tersebut.
Dia juga meyakini dengan keberhasilan yang sudah berjalan empat tahun akan membuat Jokowi kembali terpilih.
"Dengan modal kesuksesan kinerja pemerintahan pasti akan mengantarkan keterpilihan kembali Pak Jokowi sebagai presiden periode kedua," tutur Ace.
Terkait ada pihak yang mengklaim tak puas dengan kinerja Jokowi, Ace menjawab santai. Keberhasilan selama empat tahun harusnya menjadi penilaian seperti pembangunan infrastruktur ekonomi yang dilakukan secara nyata.
"Di bawah pemerintahan Jokowi dalam berbagai bidang dirasakan lebih baiuk antara lain ekonomi, inflasi yang relatif lebih terkendali, sosial, keaamanan, dan lain-lain," jelas Ace,
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menilai seluruh kader akan sepakat secara aklamasi dengan ke bali mengusung Prabowo sebagai bakal capres di Pilpres 2019. Fadli sempat mengatakan bila masyarakat lelah dengan Jokowi karena dinilai tak ada perubahan selama empat tahun memimpin.
"Ya, Insya Allah lah kalau kami di Gerindra hampir tidak ada perbedaan pendapat. Dan aklamasi pasti akan mencalonkan Pak Prabowo," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 30 Januari 2018.
