Prahara Hanura, Rekonsiliasi Masih Jauh Panggang dari Api

Elite Hanura konferensi pers soal pemecatan Oesman Sapta Odang dari Ketua Umum.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Galih Pradipta

VIVA – Polemik dualisme Hanura terus berlanjut dan belum menemukan harapan untuk bersatu. Rekonsiliasi yang diajukan Ketua Dewan Pembina Hanura Wiranto seperti percuma dan dinilai gagal.

Ruang Fraksi Hanura DPRD Batam Terbakar, Diduga Korsleting Listrik

Wakil Sekretaris Jenderal Hanura kubu Daryatmo, Dadang Rusdiana, mengatakan, jalan peradilan menjadi cara yang akan ditempuh karena rekonsiliasi gagal.

"Jadi rekonsiliasi ini gagal. Maka jalan hukum melalui PTUN," kata Dadang, dalam pesan singkatnya kepada VIVA, Jumat, 2 Februari 2018.

Songsong Pemilu 2024, Oso Minta Kader Hanura Aktif Rangkul Rakyat

Dadang menegaskan, laporan hukum juga akan tetap diproses terkait dugaan penyalahgunaan keuangan memasukkan uang partai ke rekening pribadi Oso Sekuritas. Menurutnya, kepengurusan Hanura pimpinan Daryatmo ingin memperjuangkan partai agar tak terulang lagi ke depannya.

"Ini akan menjadi fokus DPP Hanura Bambu Apus untuk menuntaskan masalah konflik ini agar tidak menjadi preseden buruk bagi penegakan keadilan di masa datang," lanjut Dadang.

Eks Politikus Hanura Siap Ikhtiar Bawa NasDem Jaya di Pemilu 2024

Kemudian, ia justru menilai rekonsiliasi yang digagas Wiranto dimentahkan kubu Oesman Sapta Odang alias Oso. Kata dia, Oso masih arogan dengan melakukan pemecatan terhadap kader loyalis Hanura pimpinan Daryatmo.

"Tindakan pembersihan terhadap kelompok yang selama ini justru menjaga marwah partai. Semua DPD yang ikut Munaslub dipecat dan diganti orang-orang baru," tuturnya.

Bagi dia, kondisi Hanura saat ini jauh dari kondusif. Bila Presiden Joko Widodo berharap Hanura sebagai parpol pendukung pemerintah harus rukun dan solid seperti jauh panggang dari api.

"Boro-boro kondusif. Jadi kalau Presiden mengharapkan Hanura sebagai partai pendukung pemerintah harus rukun dan solid, itu jauh panggang dari api. Semuanya dibuat hancur-hancuran dengan tindakan semena-mena," katanya.

Dualisme kepengurusan Hanura diawali dengan pemecatan terhadap Oso sebagai ketua umum pada 15 Januari 2018. Alasannya, saat itu 27 DPD dan 400 lebih DPC mengajukan mosi tidak percaya kepada Oso selaku ketua umum.

Oso tak tinggal diam. Pada hari yang sama, ia merespons dengan memecat Sarifuddin Suding dari posisi sekretaris jenderal. Oso juga menunjuk Herry Lontung Siregar menggantikan Sudding.

Pada Kamis, 18 Januari 2018, kubu Daryatmo dan Sudding menggelar Munaslub di kantor DPP Hanura di Bambu Apus untuk mengukuhkan pemecatan Oso. Daryatmo yang sebelumnya Plt ketua umum dikukuhkan sebagai ketua umum menggantikan Oso.

Selang sekitar dua pekan kemudian, Wiranto menggagas proses rekonsiliasi dari kubu Oso dan Daryatmo. Namun, rekonsiliasi ini sepertinya hanya membuat adem sementara dua kubu.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya