Kubu Novanto Minta Puan Diperiksa, Begini Respons PDIP

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani
Sumber :

VIVA – Kubu Setya Novanto menunggu Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memeriksa mantan Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. PDIP memberikan respons dengan menyebut pengacara Novanto yang tidak paham hukum.

img_title Terpopuler: QJMotor Fort 180 vs Honda ADV160, Mobil Puan Maharani, dan Strategi Jepang Hadapi China

Kepala Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Pusat PDIP, Junimart Girsang, menyindir seharusnya pengacara Novanto bisa profesional dalam membela kliennya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Saya kira seorang pengacara harus paham hukum dan anatomi hukum juga. Seorang pengacara yang andal membela hak kliennya secara profesional. Seorang saksi dalam perkara pidana bisa disebut saksi yang pertama apabila dia ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP), pernah diperiksa," kata Junimart saat dihubungi, Selasa, 6 Februari 2018.

img_title Kerennya Mobil Ketua DPR RI, Puan Maharani

Junimart menekankan seseorang bisa menjadi saksi atas perintah majelis hakim. Sepanjang tak ada perintah majelis hakim maka tak akan pernah seseorang bisa diperiksa sebagai saksi.

"Jadi tak boleh beralasan semua ketua fraksi sudah pernah dipanggil, tentu mereka sudah pernah diperiksa, di BAP. Jadi bagaimana mungkin secara hukum acara dipanggil sebagai saksi dan dia tak tahu dalam rangka apa dia dipanggil," tutur Junirmart.

img_title Puan Jawab Narasi soal Gantikan Gibran Jadi Wapres, Begini Sikap Ketua DPR RI Jelang Putusan MK

Lagipula, kata dia, sejauh ini KPK belum pernah memeriksa Puan sebagai saksi. "Enggak pernah diperiksa, enggak pernah dimintai keterangan. Kan tak boleh juga. Kecuali atas perintah majelis hakim," kata Junimart.

Sebelumnya, penasihat hukum Setya Novanto, Firman Wijaya, menyatakan pihaknya menunggu Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi yang berinisiatif untuk menghadirkan Puan Maharani dalam sidang perkara korupsi e-KTP.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Hal itu sampaikan Firman seusai mendampingi Novanto menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, 5 Februari 2018.

Sejauh ini, KPK sudah memeriksa sejumlah mantan Ketua Fraksi Partai Golkar, Setya Novanto dan mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, serta Jafar Hapsah. Tetapi, KPK hingga saat ini belum sekali pun memintai keterangan dari putri Megawati Soekarnoputri itu. (ase)

Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI)

Saham Suami Puan Maharani Melejit, BUVA Klarifikasi ke BEI soal Rights Issue 50 Miliar Saham Baru

Emiten terafiliasi Happy Hapsoro, BUVA, menyampaikan klarifikasi volatilitas saham ke BEI. BUVA tegaskan tak ada fakta material baru selain rights issue 50 miliar saham.

img_title
VIVA.co.id
27 Oktober 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut