- VIVA.co.id/Lilis Khalis
VIVA - Politikus Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid menilai Panitia Khusus angket KPK di DPR tetap tidak boleh melemahkan lembaga KPK. Hal itu menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi baru-baru ini yang mengesahkan keberadaan Pansus angket itu.
"Jadi saya kira ini bukan berarti ngasih tiket atau karpet merah bagi DPR untuk melemahkan KPK dengan hak angketnya," kata Hidayat, Senayan, Jakarta, Jumat, 9 Februari 2018.
Hidayat mengakui MK punya kewenangan secara konstitusional dalam mengeluarkan putusannya itu. Karena itu, dia berharap DPR dan KPK sama-sama menjalaninya berdasarkan koridor hukum saja.
"Itu yang tentu juga menjadi hal yang penting adalah rakyat kan juga mengawasi DPR. Kalau DPR membuat hak angketnya asal-asalan, misalnya atau tak berbasis bukti, atau hanya karena politisasi misalnya, rakyat kan bisa memberi kritik juga pada DPR," ujar dia.
Hidayat juga berharap dicabutnya beberapa usulan seperti Dewan Pengawas dan sebagainya adalah murni karena Pansus tak ingin memperlemah KPK. Bukan karena Pansus melunak karena alasan politis.
"Jadi kalau kemudian Pansus itu mencabut beragam usulan yang tadi dinilai akan melemahkan kemudian menjadi tidak melemahkan, berarti Pansus mendengar apa yang menjadi kritik maupun kekhawatiran dari PKS dan masyarakat," katanya.
Seperti diketahui, untuk usulan Dewan Pengawas, Pansus memang belum akan merekomendasikan langsung hal itu, meskipun ada usulan di internal Pansus. Sehingga pengawasan lembaga penegak hukum masih tetap di Komisi III. (ase)
MK Bantah Inkonsisten Soal UU MD3
MK memperjelas status KPK dan tak menganulir keputusan sebelumnya.
