- VIVA/Eka Permadi
VIVA – Kabar hoax atau informasi bohong, serta ujaran kebencian kerap muncul di tahun politik. Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Eriko Sotarduga mengatakan, akibat dari kabar hoax ini terjadi perpecahan mulai dari keluarga, persahabatan hingga kelompok.
"Saya terlibat langsung di Pilkada DKI dan saya merasakan sendiri penyebaran hoax merusak demokrasi kita. Bagaimana demokrasi dirusak oleh isu-isu negatif, isu SARA dari yang mempunyai kepentingan politik tertentu," kata Eriko saat dikusi Melawan Hoax dengan Budaya Literasi dan Bermedia Sosial yang Sehat' di DPP PDIP, Jakarta, Jumat 9 Februari 2018.
Dampak tersebut masih terasa hingga saat ini, meski Pilkada sudah usai. "Sampai sekarang masih ada masyarakat yang belum bisa move on," ujarnya menambahkan.
Menurut dia, perbedaan pilihan dalam demokrasi sebagai sebuah hal yang wajar. Jangan sampai perbedaan ini justru meruncing karena kabar hoax yang menyebar melalui media sosial.
"Sebagai negara yang menjunjung tinggi Pancasila hendaknya kita secara bijak dan cerdas memanfaatkan kemajuan teknologi dan internet. Jadilah generasi yang sehat dan cerdas berinternet, mampu mencerna setiap informasi dan tidak ikut menyebarkan hoax," ujarnya menjelaskan.
Tanpa bermaksud membatasi penggunaan media sosial, Anggota Komisi IV DPR RI mengusulkan penggunaan data e-KTP untuk membuat akun media sosial. "Boleh Anda punya lima, sepuluh, duapuluh akun. Tapi dengan KTP jelas," ucapnya.
Eriko berpendapat, dengan identitas jelas pemilik akun informasi hoax dan ujaran kebencian bisa diredam. Namun meski adanya identitas jelas bukan berarti si pemilik akun tidak boleh menyampaikan kritik.
"Boleh saja dengan keras mengkritik. Ini tidak baik dan sebagainya tapi sumbernya jelas dari siapa. Dan intinya menjadi manusia yang bertanggung jawab. Nah itu usul konkret kami," katanya. (mus)
