- VIVA/Nur Faishal
VIVA – Informasi bohong atau hoax disertai penyampaian ujaran kebencian menjadi 'pekerjaan rumah' pemerintah menjelang Pilkada Serentak 2018. Hal tersebut memperburuk konsolidasi demokrasi yang tengah dibangun demi mendapatkan para calon kepala daerah berkualitas.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, menekankan dalam mencari kualitas pemimpin sebaiknya mengesampingkan penggunaan isu identitas dan melawan ujaran kebencian dengan menyudutkan kelompok tertentu.
"Pilkada serentak ini tujuannya hanya memilih pemimpin daerah yang amanah, yang mampu menyerap, mengorganisir, menggerakan masyarakat di daerahnya untuk percepatan pembangunan," kata Tjahjo di Jakarta, Sabtu 10 Februari 2018.
Tjaho mengatakan, suasana pilkada serentak tahun ini berdekatan dengan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden. Semua partai ingin mendapatkan hasil maksimal, dengan diawali memanaskan seluruh mesin partai demi pemenangan.
Namun Tjahjo menegaskan, komitmen pemerintah bersama penyelanggara pemilu seperti Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu, tidak ingin kontestasi mencari pemimpin ini dibumbui isu SARA dan transaksional.
"Politik uang dan politik SARA harus kita lawan, karena ini merupakan racun demokrasi," tegas politisi PDI P itu.
Tjahjo yang menyampaikan pandangannya dalam acara 'Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA' oleh Bawaslu, sempat mengutip kalimat Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pertama, Jenderal Soedirman.
Kutipannya tak lain, menghubungkan agar semua pihak melawan segala bentuk kecurangan agar bangsa ini tidak dikuasai oleh segelintir orang yang merusak persatuan.
"Saya menutup sambutan singkat ini dengan mengutip ungkapan Panglima Besar TNI yaitu Jenderal Sudirman. 'Orang - orang baik kalau hanya berdiam diri, orang-orang jahat akan semakin merajalela'," ungkap Tjahjo
