- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA – Pedoman materi khutbah yang tengah disusun oleh Badan Pengawas Pemilu untuk masa Pemilihan Kepala Daerah saat ini tengah menjadi sorotan masyarakat.
Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, penyusunan materi ini pada dasarnya ditujukan untuk mengingatkan tentang antipotensi SARA dan juga antipolitik uang ketika masa pilkada berlangsung.
"Tema besar itu yang kami muat di materinya, ini kok akhirnya malah jadi bahan polemik," ujar Bagja, panggilan akrabnya saat ditemui VIVA di Jakarta, Minggu, 11 Februari 2018.
Bagja juga menjelaskan, secara teknis, materi khutbah yang melibatkan pemuka serta ahli agama, baik Islam, Kristen, Hindu, maupun Buddha akan diberikan kepada organisasi masyarakatnya untuk dijadikan bahan referensi dalam berkhutbah.
"Silakan ini dijadikan bahan referensi untuk berkhutbah, boleh dipakai boleh tidak. Tetapi kami sarankan untuk digunakan, misalnya, saat-saat pemilihan calon," tuturnya.
Lanjut dia, isi dari materi khutbah tersebut secara keseluruhan membahas mengenai bagaimana cara menilai para calon pemilu nantinya jika masyarakat tidak mengenal atau memahami latar belakang maupun program kerja dari pasangan calon. Sehingga khutbah tersebut lebih pada tema edukasi ketimbang kampanye paslon tertentu.
"Misalnya, saat-saat pemilihan calon teman-teman bingung, maka disampaikan, yang dipilih itu berdasarkan program kerjanya, yang dipilih adalah orang-orang baik. Silakan dipilih berdasarkan keyakinan agamanya, tapi tentu enggak boleh kampanye siapa, kan. Hal-hal itulah yang kemudian diceramahkan," ujarnya.
Terkait urgensi pembuatan materi khutbah ini, Bagja mengaskan kembali bahwa pembuatan materi ini dilakukan untuk pencegahan terjadinya politisasi SARA dan politik uang oleh paslon kepada masyarakat, sehingga ke depannya dapat membuat masyarakat lebih bijaksana.
"Misalnya di masa tenang, atau menjelang masa tenang, itu kan banyak politik uang nanti, sembako dan lain-lainnya. Itu harus diceramahkan oleh teman-teman pengkhutbah," jelas Bagja. (ase)
