- ANTARA FOTO
VIVA – Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritisi World Government Summit yang memberikan penghargaan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai menteri terbaik di dunia. Menurutnya, penghargaan itu tak punya ukuran yang jelas.
"Bagaimana bisa jadi menteri keuangan terbaik di dunia. Harus ada ukuran yang jelas apa. Sementara kalau kita lihat apa yang ditargetkan tak tercapai," kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Senin 12 Fenruari 2018.
Ia mencontohkan pertumbuhan ekonomi tak mencapai target 7 hingga 8 persen. Target epenerimaan pajak pun tak tercapai. Apalagi subsidi yang seharusnya menjadi hak rakyat juga dicabut. Utang negara pun menurutnya makin meningkat.
"Utang makin melonjak dan capai rekor nasional di bawah kepemimpinan Menkeu Sri Mulyadi. Jadi untuk jadi menkeu keuangan terbaik indikatornya apa?" ujar Fadli.
Fadli menyindir penghargaan itu harus bisa dirasakan rakyat. Bukan justru sebaliknya hanya menguntungkan orang lain.
"Jangan sampai penghargaan diberi orang lain karena untungkan orang lain, bukan untungkan rakyat Indonesia. Penghargaan terbaik penghargaan dari rakyat Indonesia," lanjut Fadli.
Baca Juga: Komentar Fadli Zon soal Sri Mulyani Menteri Keuangan Terbaik
Menurutnya, kalau misalnya penghargaan dari Bank Dunia atau IMF maka hanya untungkan mereka saja. Sementara penghargaan itu berbeda dengan yang dirasakan rakyat Indonesia.
"Bagi saya di DPR, target-target tadi tak tercapai. Tak ada penghargaan dari rakyat Indonesia. Yang ada masyarakat merasakan ekonomi kita makin sulit," kata Fadli.
Kemudian, ia melanjutkan kalau ukuran keberhasilan ekonomi dilihat dari Gross Domestic Product (GDP), maka tak tepat karena juga ada kontribusi investor asing. Begitu pun soal cadangan devisa juga ada yang milik perusahaan asing.
"Apa yang harus dibanggakan? Kalau mau bangga kalau merasa kehidupan kita lebih mudah, sejahtera, pajak tak dicekik. Saya kira kita trmasuk rezim pajak double triple," tutur Fadli.
Sebelumnya, Fadli lewat akun Twitternya mengkritik penghargaan Sri Mulyani. Ia heran penghargaan tersebut karena target dari sektor ekonomi seperti penerimaan pajak gagal tercapai.
