- VIVA/Lilis Kholisotussurur
VIVA - Maraknya calon kepala daerah yang terkena Operasi Tangkap Tangan KPK membuat prihatin dan mencoreng partai politik yang telah mengusungnya menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Partai pun bersiap akan mendapatkan hukuman dari masyarakat sehingga kandidatnya kalah dalam pilkada.
"Kita tahu untuk keperluan pilkada itu kebutuhannya banyak namun jangan kemudian melakukan hal yang bertentangan dengan hukum (korupsi)," kata Sohibul di sela-sela acara Rembug Legislator Ngaji Budaya Fraksi PKS se-Indonesia di Yogyakarta, Kamis, 15 Februari 2018.
Sohibul sadar jika ada calon pasangan kepala daerah atau wakil kepala daerahnya terkena OTT KPK dipastikan tidak akan dipilih oleh masyarakat dan tidak bisa melakukan kampanye karena harus ditahan oleh KPK. "Ya sudah sadar diri saja akan kalah," katanya.
Partai, kata politisi asal Tasikmalaya, itu juga tidak bisa mengganti calon kepala daerah atau wakilnya jika sudah didaftarkan dan ditetapkan oleh KPU sebagai pasangan calon kepala daerah atau wakil kepala karena sudah ada aturan yang melarangnya.
"Jadi biarlah berjalan sesuai aturan dari KPU. Ikuti saja aturan yang ada toh nantinya juga sulit untuk menang karena tak mungkin dipilih rakyat," katanya. (mus)
KPK Minim OTT, Alex Marwata: Banyak Pejabat Negara Sudah Tahu HP Disadap
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan alasan mengapa lembaganya jarang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) belakangan ini.
