- VIVA.co.id/Lilis Khalis
VIVA – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Kemanan Wiranto mengakui isu sara, hoax dan politik uang akan mewarnai Pilkada serentak 2018 di 171 daerah. Ia mengingatkan para calon kepala daerah tak melakukan upaya politik kotor.
"Sekarang kan kompetisi dari suatu proses yang cukup kompleks, di mana yang memilih kan rakyat," kata Wiranto dalam Rakornas Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak di Jakarta, Selasa 20 Februari 2018.
Wiranto menambahkan Pilkada di 171 daerah ini akan menjadi pintu dan acuan Pemilu 2019. Sebab, di Pemilu 2019 yang digelar serentak akan memilih anggota legislatif dan presiden.
"Kalau kita gagal memilih pemimpin, pembangunan akan terganggu. Apalagi penyelenggaraannya saja diwarnai dengan berbagai kericuhan, ketidakjujuran, ketidakamanan dan tidak bisa memilih dengan bebas sehingga akan mencederai demokrasi ini," lanjutnya.
Kemudian, ia menegaskan demokrasi sebagai sebuah kekuatan rakyat yang diwakili oleh lembaga eksekutif dan legislatif. Dalam praktiknya nanti, presiden selaku eksekutif dan DPR sebagai legislatif harus bertanggungjawab kepada rakyat karena dipilih langsung oleh rakyat.
"Proses demokrasi ini milik kita semua, bukan Kemendagri, bukan hanya milik KPU, KPUD, tapi milik seluruh bangsa Indonesia. Kita pemerintah hanya fasilitator, saat ini mengumpulkan stakeholder untuk merasa memiliki ini," tegasnya.
Atas dasar itu, pemerintah mengingatkan semua penyelenggara dan kontestan dalam Pilkada menghindari isu Sara, hoax dan politik uang. Karena suksesnya tahun politik hanya bisa dilakukan atas sinergi semua pihak.
"Pilkada ini milik kita bersama, kehormatan bangsa di sini. Kita pertaruhkan. Untuk itu kita bersama sama untuk membicarakan itu dan itu perlu dilaksanakan," tuturnya.
