- VIVA.co.id/ Dwi Royanto.
VIVA – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Kemanan Wiranto menegaskan pemerintah sudah siap melaksanakan ajang Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019. Ia menegaskan akan menindak tegas penyebar hoax dalam pesta demokrasi tersebut.
"Kita akan tangkap. Kita tidak peduli lagi unsur masyarakat, perorangan yang nyata-nyata melanggar hukum, mengganggu ketertiban umum. Kita akan menindak dengan tegas dan keras," kata Wiranto usai Rakornas Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak di kawasan Sudirman, Jakarta, Selasa 20 Februari 2018.
Wiranto pun memaparkan ada empat isu yang bisa mengancam pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Keempat isu tersebut harus dihindari oleh semua yang terlibat dalam pelaksanaan pada dua ajang tersebut.
"Pertama, politik identitas. Kedua, black campaign. Ketiga, pembunuhan karakter, dan keempat, money politic," ujarnya.
Dia menjelaskan, politik identitas berkaitan dengan permasalahan suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA). Sedangkan black campaign merupakan kampanye hitam yang bertujuan menyerang pasangan calon. Adapun money politic atau politik uang akan mengancam proses Pilkada sendiri.
"Pembunuhan karakter hubungannya dengan media sosial yang merupakan ancaman baru bagi Indonesia termasuk dunia, bisa masuk ke mana saja termasuk pilkada," jelasnya.
Wiranto mengingatkan agar semua stakeholder yang terlibat termasuk parpol bisa sadar dalam aturan main yang harus ditaati.
Ia yakin bila semua pihak taat aturan main maka tak perlu ada kampanye hitam hingga politik uang.
"Money politic siapa yang buat masalah kita sendiri, para kontestan dan masyarakat. Karakter assassination siapa? Antar kontestan juga. Lalu hoax yang kemudian masuk dalam proses black campaign siapa? ada partai terlibat. Kalau semua sadar ada aturan main yang ditaati republik ini aman-aman saja," katanya.
