- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVA – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengungkap ada utusan Istana yang menawari posisi calon wakil presiden ke Prabowo Subianto. Selain tawaran cawapres, Gerindra juga diajak masuk bergabung ke dalam koalisi pemerintah.
"Ya adalah utusan-utusan yang datang menawarkan, termasuk bergabung. Pak Prabowo masuk sebagai cawapres. Namanya dalam politik ini sah-sah saja," kata Fadli di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 2 Maret 2018.
Fadli menambahkan, tawaran itu pun langsung ditolak. Sebab, Prabowo sendiri akan diusung partai menjadi calon presiden, bukan calon wakil presiden. Menurutnya, Gerindra akan membicarakan persoalan ini dengan partai yang satu misi mengusung Prabowo sebagai capres.
"Kami tegaskan Gerindra akan mencalonkan Pak Prabowo bukan sebagai cawapres. Dan, juga kami akan maju bersama kawan-kawan koalisi nanti yang tentu akan bicara tentang capres dan cawapres," ujar Wakil Ketua DPR tersebut.
Hingga sekarang, Gerindra belum mendeklarasikan secara resmi Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Sejumlah elite parpol seperti politikus Golkar Bambang Soesatyo menilai Prabowo layak diusung sebagai pendamping Jokowi.
Bagi pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, status Prabowo jelang pilpres saat ini seperti menjadi king maker. Belum ada kepastian Prabowo maju kembali membuat spekulasi mencuat seperti tawaran posisi cawapres. Sikap politik Prabowo dinantikan lawan politiknya.
"Prabowo ini king maker. Meski ada usaha sistematis yang tetap memaksakan Prabowo," tutur Hendri, Sabtu, 3 Maret 2018.
Secara elektabilitas dalam survei posisi Prabowo masih di bawah Jokowi. Bila di Pilpres 2019 Jokowi dan Prabowo head to head lagi, maka Prabowo dinilai sulit menang.
"Perlu ada tokoh baru yang bisa tiga capres meski itu sulit sejauh ini," katanya.
Peta Jokowi dan Prabowo
Belum adanya kandidat lain yang diusung jelang lima bulan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, membuat isu calon presiden tunggal melawan kotak kosong mencuat. Sejauh ini, Jokowi sebagai incumbent sudah mendapatkan kekuatan dukungan lima parpol.
Dengan kekuatan sementara lima parpol, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut sepertinya tak akan kesulitan memenuhi syarat minimal presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden minimal 20 persen. Lima kekuatan parpol tersebut yaitu PDIP (18,95 persen), Golkar (14,75 persen), Nasdem (6,72 persen), PPP (6,53 persen), dan Hanura (5,26 persen).
"Ini yang membuat koalisi Jokowi pede. Karena secara sementara, kekuatan presidential threshold lima parpol pendukung sudah sangat banyak," kata Hendri.
Berbeda dengan Prabowo yang harus menghitung secara matang. Sebab, Gerindra mesti berkoalisi dengan dua parpol lain untuk memenuhi syarat presidential threshold. Gerindra dengan kekuatan 11,81 persen, harus mendapatkan suara 9 persen lagi. Perolehan ini bisa dicapai bila koalisi dengan PKS serta PAN. Atau juga Gerindra, PKS, dengan Demokrat.
"PKS punya 6,79 persen, PAN 7,59 persen. Demokrat ada 10,19 persen. Cukup lah itu," tutur Hendri. (ase)
