- VIVA.co.id/Agus Rahmat
VIVA – Pertemuan elite Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan Presiden Joko Widodo, Kamis 1 Maret 2018 sore, menjadi sorotan dan menuai kritik, termasuk dari parpol pendukung pemerintah. Pertemuan itu dicibir karena dituding membahas isu pemenangan Jokowi pada Pilpres 2019.
Menyikapi tudingan itu, Ketua Umum DPP PSI Grace Natalie mengatakan, pertemuan itu tak dalam kapasitas itu. Menurut dia, pertemuan tersebut adalah terkait demokrasi dan intoleransi. "Nah, di Istana kami membicarakan semua itu dalam kapasitas Pak Jokowi sebagai Presiden, bukan politisi," kata Grace, di Kantor DPP PSI, Jalan KH Wahid Hasyim Nomor 194, Jakarta, Sabtu 3 Maret 2018.
Grace menyatakan, masalah kebangsaan dan negara menjadi perhatian PSI. Terutama terkait intoleransi dan korupsi yang semakin marak. Menurutnya, beberapa kejadian di tahun politik ini membuat derajat demokrasi Indonesia belakangan ini makin memburuk.
"Padahal Indonesia sempat disebut telah mencapai kemajuan yang setara dengan level demokrasi di negara-negara mapan. Indonesia adalah satu-satunya yang mencapai taraf itu diantara negara Muslim dan satu-satunya di Asia Tenggara," ujarnya menjelaskan.
Kemudian, ia mengingatkan pertemuan PSI dengan Presiden Jokowi membahas korupsi dan intoleransi justru terjadi jelang pemilu. Hal ini penting dan menjadi perhatian. "Maka pemilu kita terancam menjadi tak berkualitas," katanya.
Grace menambahkan, infrastruktur yang dibangun dalam tiga tahun ini, juga menjadi pembahasan. "Kami meyakinkan Pak Presiden bahwa beliau mampu melakukan itu. Dan PSI berdiri di sisinya." (mus)
PSI DKI Tolak Amandemen Perpanjang Masa Jabatan Presiden
PSI menilai gagasan perpanjangan masa jabatan akan menciderai demokrasi yang sudah diperjuangkan oleh pemuda-pemudi pada masa Reformasi.
