Jelang Batas Akhir, Bamsoet Berharap Tak Ada Perppu UU MD3

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

VIVA – Penandatanganan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) oleh Presiden Joko Widodo akan memasuki batas waktu akhir pada Rabu besok, 14 Maret 2018. Ketua DPR Bambang Soesatyo mengingatkan meski tak ditandatangani Jokowi, UU MD3 tetap berlaku.

img_title Respons Anggota Wantimpres, Bamsoet soal Putusan MK Terkait Ijazah Gibran

"Jadi terkait dengan UU MD3, kami berharap dalam beberapa waktu ke depan UU tersebut bisa berlaku sebagaimana yang bisa diatur dalam konstitusi kita. Ketika dalam waktu 30 hari presiden tidak menandatangani, UU tersebut berlaku," kata politikus yang akrab disapa Bamsoet itu di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 13 Maret 2018.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Bamsoet menekankan setelah UU itu berlaku, DPR akan berkirim surat kepada Fraksi PDIP untuk mengirim nama yang diajukan sebagai calon pimpinan DPR. Sebelum berlaku, maka hal itu belum bisa dilakukan.

img_title Bahlil Ungkap Nasib Dua Anggota Golkar di DPR Usai Jadi Pejabat Pemerintah, Bakal Diproses PAW

"DPR mengirim surat pada PDIP untuk segera mengirim nama kadernya terbaik untuk duduk atau akan dilantik nanti dalam posisi Wakil Ketua DPR," ujar politikus Golkar tersebut.

Terkait peluang Jokowi akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) untuk menganulir UU MD3, ia enggan berandai-andai. Namun, ia berharap Jokowi tak mengeluarkan perppu tersebut.

img_title Putra Melly Goeslaw dan Putri Bamsoet Bertunangan, Ini Profil Abe Hoed yang Jarang Terekspos

"Kami mengharapkan dari DPR, perppu tidak perlu dikeluarkan karena tidak ada kegentingan memaksa, hanya ada ketidaksesuaian," kata Bambang.

Baca: Pasal-pasal yang Membuat DPR Semakin Perkasa

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Sebelumnya, Presiden Jokowi akan menentukan sikap atas UU MD3 pada Rabu, 14 Maret. Ia masih mengkaji UU itu dan belum menyiapkan langkah menerbitkan Perppu.

"Nantinya waktunya pada tanggal 14 Maret, tepat satu bulan sesuai dengan konstitusi, atau tepat sebulan undang-undang tersebut disepakati DPR melalui sidang paripurna," kata Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kamis, 8 Maret 2018.
    

Prabowo dan Gibran di Indonesia Arena, Senayan.

2 Tahun Prabowo-Gibran, Wantimpres Soroti Peran Negara dalam Menyejahterakan Rakyat

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bambang Soesatyo soroti dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

img_title
VIVA.co.id
19 Oktober 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut