PDIP Tak Masalah Cawapres dari Parpol atau Non Parpol

Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto (tengah)
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana

VIVA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan tidak perlu ada dikotomi dari partai politik atau non partai politik sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi dalam Pemilu 2019 mendatang. Meskipun saat ini, beberapa nama ketua umum partai politik sudah muncul sebagai kandidat calon wakil presiden.

Pemerintah Bakal Tambah Saham di Freeport Indonesia Jadi 61 Persen, Begini Penjelasan Tony Wenas

"PDIP tidak ada dikotomi antara parpol dan non parpol. Yang jelas, partai terus melakukan fungsi kaderisasi kepemimpinan, tentu saja dalam perspektif yang ideal," kata Hasto di kompleks DPR, Jakarta, Rabu, 14 Maret 2018.

Namun, menurut Hasto, bagi PDIP alangkah lebih baiknya calon wakil presiden melalui kaderisasi internal partai. Karena ada kekuatan partai yang nantinya yang akan mendorong pemerintahan saat terpilih.

Antre Open House Jokowi Sempat Ricuh, Istana Minta Maaf

"Mengingat ada kekuatan kolektif yang juga jadi kekuatan riil mereka yang mendampingi Pak Jokowi," katanya.

Namun, meski begitu bukan berarti calon wakil presiden dari non partai politik tidak bisa. Menurutnya, calon dari partai politik maupun non partai politik semua berdedikasi untuk rakyat dan negara, serta bisa bekerja sama dengan Jokowi.

Sekjen PDIP soal Teman Megawati di Open House: Yang Tunjukkan Komitmen Indonesia Bukan Bagi Keluarga

"PDIP selalu membuka ruang bagi hadirnya kepemimpinan dari parpol atau pun dari luar parpol, yang menurut PDIP memiliki kualifikasi kepemimpinan yang baik. Tapi ciri kepemimpinan adalah dia bergerak ke bawah. Dia harus memahami siapa yang dipimpinnya," tegasnya.

PDIP dan sejumlah partai lainnya seperti Golkar, PPP, Nasdem, dan Hanura, resmi mengusung Jokowi sebagai capres 2019. Namun siapa cawapresnya, belum ditentukan. Saat ini disebut-sebut beredar setidaknya 20 nama tokoh yang mengantre untuk menjadi cawapres mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Jokowi Sempat Malu karena Indonesia Belum Jadi Anggota Penuh FATF

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap dengan keanggotaan penuh Indonesia di Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrrorism Financing (FATF), dapat terus

img_title
VIVA.co.id
17 April 2024