- VIVA.co.id/ Irwandi Arsyad
VIVA - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menilai, ada kecenderungan biaya politik tinggi sehingga terjadi politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR pada Rabu, 14 Maret 2018 ini.
"Jadi pilkada langsung demokrasi biaya tinggi. Para pimpinan, para pasangan calon untuk menjadi calon bupati atau wali kota atau gubernur mereka harus membangun jaringan dalam waktu yang lama," kata Tito di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta.
Menurut Tito, banyak yang terjebak politik uang karena sang calon yang terpilih tidak bisa menutupi biaya politik itu dengan penghasilannya. Karena itu, tak heran banyak kepala daerah yang terjaring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Mungkin karena memang begitu situasinya tidak cukup dengan ditutup dengan gaji yang bersangkutan. Sehingga akhirnya kita melihat banyak sekali kepala daerah yang terkena OTT diduga terkena tindak pidana korupsi," ujar Tito.
Karena itu, Tito menyarankan agar sistem Pilkada langsung dikaji kembali dengan pertimbangan biaya politik yang tinggi. Hal itu menurutnya untuk mengurangi praktek politik uang. "Untuk itu sambil kami menyarankan untuk dilakukan evaluasi tentang sistem Pilkada langsung ini kalau memang baik dilanjutkan. Kalau lebih banyak mudharatnya dicarikan solusi yang lain," ujarnya menambahkan.
Mantan Kapolda Metro Jaya ini menegaskan, usulannya ini tidak terkait dengan politik. Dia juga menyebut politik uang telah coba dikurangi dengan OTT baik oleh KPK maupun Kepolisian.
"Saya kira dari KPK sudah melakukan OTT, dari Polri juga satu kali melaksanakan OTT, kepada Panwaslu dan KPU yang diduga menerima suap dari paslon tertentu. Sekali lagi ini tujuannya hanya untuk mereduce dan tanpa bermaksud berpihak pada partai manapun juga." (mus)
Pilkada Serentak di Sumut, Mendagri: Semua Siap
Pilkada serentak ini harus mengikuti protokol kesehatan.
