- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Jalil menjawab kritikan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional, Amien Rais, terkait program sertifikat untuk rakyat. Program ini di bawah kementerian yang dipimpin Sofyan.
Sofyan menjelaskan, selama ini rakyat kalau mengurus sertifikat butuh waktu yang lama dan biaya yang besar. Namun, dengan program ini, waktu dan biaya diminimalisir, bahkan gratis. Sehingga, sangat membantu masyarakat dalam memperoleh hak-haknya atas tanah.
"Sehingga, sekarang di bawah kepemimpinan Pak Jokowi (Joko Widodo) merasakan betapa rakyat penting sertifikat. Sertifikat, kita tahu dengan adanya sertifikat, paling sedikit konflik itu kita akan hindari di masa datang. Kan ada, jelas ukurannya, jelas batasnya, jelas pemiliknya pada sertifikat dikeluarkan oleh negara," jelas Sofyan, di Istana Negara, Jakarta, Rabu 21 Maret 2018.
Sebelum ada program sertifikat untuk rakyat ini, jelas Sofyan, masyarakat banyak yang lari ke rentenir untuk mendapatkan pinjaman. Karena, mereka tidak bisa menjadikan tanah sebagai jaminan di bank.
Maka, melihat kondisi itu, Presiden Jokowi langsung mencanangkan sertifikat untuk rakyat, yang pada 2017 sudah mencapai lima juta sertifikat yang sudah dibagikan ke rakyat. Di antara rakyat itu, ada yang tanahnya hanya 50 meter hingga 100-200 meter.
Dengan adanya sertifikat, kata Sofyan, rakyat menjadi senang karena mereka bisa mencairkan dana di bank.
"Sebab itu, kalau misalnya Pak Amien Rais lihat bagaimana penyerahan sertifikat tanah rakyat begitu gembiranya, pasti Pak Amien Rais mengatakan bahwa itu pengibulan enggak ada," kata Sofyan.
Sofyan juga keberatan, dengan pernyataan Amien Rais yang menyebut 74 persen tanah dikuasai oleh asing. Dari data yang ada di Agraria dan Tata Ruang, tidak seperti itu. Karena, untuk sertifikat rakyat, yang dibagikan adalah tanah rakyat.
"Kalau yang perusahaan-perusahaan itu kan HGU (Hak Guna Usaha). Yang pertama HGU, yang kedua adalah tanah hutan tanah industri. Itu enggak asing, perusahaan-perusahaan lokal. Ada satu dua, atau mereka perusahaan publik," ujarnya.
Maka, ia menantang untuk membuktikan, apakah benar ada kepemilikan asing terhadap tanah-tanah di Indonesia. Baginya, apa yang dikatakan Amien Rais itu tidak berdasarkan data.
"Coba dilihat, mana perusahaan yang menguasai tanah di Indonesia atau perkebunan asing kontrol, enggak ada gitu lho. Sebab itu, datanya Pak Amien Rais mendapatkan data. Tetapi, mungkin sebagai politisi enggak perlu, tidak mendapatkan data, itu secara umum saja. Padahal, datanya enggak begitu," jelas Sofyan.
Pemerintah memiliki data dan bukti empirik, seperti di Boyolali, setelah sertifikat dibagikan ke rakyat, maka bersamaan dengan itu financial access juga meningkat. Maka kredit usaha rakyat (KUR) dan pinjaman di bank, menurut Sofyan meningkat luar biasa.
Ia mengingatkan, pernyataan seorang ekonom yang berasal dari Amerika Latin.
"Dia mengatakan, tanah yang tidak punya sertifikat itu adalah aset yang idle. Tetapi, begitu tanah itu diberikan sertifikat menjadi lebih aset, aset yang hidup. Itu yang kita inginkan. Bagaimana dia bilang kibul," kata Sofyan.
Menyikapi kritik mantan ketua MPR itu, Sofyan tidak mengambil pusing. Karena, memang selama ini Amien Rais selalu mengkritik. "Tetapi, kalau enggak kritik bukan Pak Amien Rais," katanya seraya tersenyum. (asp)
