- ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana
VIVA – Komisi Informasi Pusat atau KIP mendatangi DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kedatangan lembaga ini untuk meminta partai politik melakukan transparansi pengelolaan partai.
"Kami ingin transparansi dari partai politik, recruitment, anggaran hingga sumber dana partai politik," kata Komisioner KIP, Gede Nuryana Sunarkh dalam diskusi ‘Rencana Deklarasi Keterbukaan Informasi Publik Partai Politik’ di DPP PDIP, Jakarta, Rabu 28 Maret 2018.
Sekretaris PDIP, Hasto Kristiyanto menyatakan, sebagai partai ideologis PDIP memiliki kepentingan untuk mendorong sistem tranparansi partai, terutama terkait keuangan partai yang berbasis pada akuntabilitas.
"Sebagai partai ideologis, PDI Perjuangan memiliki kewajiban menyampaikan keterbukaan informasi. Yang tidak kami publish, hanya terkait strategi pemenangan Pilkada dan Pemilu," ujar Hasto.
Hasto juga memastikan bahwa sebagai partai ideologis, PDIP siap memaparkan sumber dana dan pengelolaan anggaran di partainya kepada publik.
"Pada prinsipnya keuangan PDI Perjuangan siap diaudit oleh publik. Ini sebagai pertanggungjawaban kami sebagai partai politik termasuk sistem rekening gotong royong PDIP," paparnya.
Bahkan, secara terbuka, Hasto mengungkapkan, salah satu strategi pengumpulan iuran anggota dan sumbangan berasal dari kader PDIP. Sumbangan tersebut juga berdampak pada posisi seorang kader dalam struktur partai.
"Kami tidak melihat besarnya, namun sebagai penghargaan kami memberikan prioritas pada kader yang rutin membayar iuran," kata dia.
