PSI Ikut-ikutan Kecam Fadli Zon

Partai Solidaritas Indonesia
Sumber :
  • VIVA.co.id/Agus Rahmat

VIVA - Partai Solidaritas Indonesia mengecam isi Twitter Fadli Zon, Wakil Ketua DPR dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin seperti Vladimir Putin dan bukan pemimpin yang banyak ngutang, dan planga plongo.

Bocoran Hasil Pertemuan Jokowi dengan Prabowo-Gibran di Istana

Walau tidak secara jelas menyebut nama, mereka menilai tweet tersebut secara jelas diarahkan untuk melecehkan Presiden Jokowi.

"PSI menganggap tweet tersebut melukai hati rakyat Indonesia yang mendukung Presiden Jokowi," kata Ketua DPP PSI, Tsamara Amany, dalam keterangannya, Sabtu, 31 Maret 2018.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Temui Presiden Jokowi di Istana

Baca juga: Fadli Zon: RI Butuh Pemimpin Mirip Putin, Tak Planga-plongo

Tsamara mengatakan survei sejumlah lembaga penelitian tepercaya menunjukkan mayoritas rakyat Indonesia saat ini menyatakan puas dengan kinerja Jokowi. Menggambarkan Jokowi yang didukung mayoritas rakyat sebagai 'panga plongo', kata dia, pada dasarnya adalah penghinaan yang sama sekali tidak pantas.

Kata Istana soal Kabar Jokowi Bakal Anugerahkan Satyalencana ke Gibran dan Bobby

"Sebaliknya, Fadli Zon juga selayaknya menyadari bahwa Vladimir Putin bukanlah tipe pemimpin yang populer di negara-negara demokrasi," kata Tsmara.

Menurut penelitian Gallup International 2017, lanjut Tsamara, popularitas Putin terutama hanya tinggi di negara Rusia dan negara-negara eks-komunis, negara komunis seperti Vietnam, serta negara-negara yang masih belajar berdemokrasi. Di negara-negara demokratis, popularitas Putin sangat rendah.

"Putin dikenal di dunia demokratis sebagai pemimpin diktator, fasis dan membiarkan korupsi terorganisir," ujarnya.

Tsamara menambahkan bahwa partainya meminta Fadli Zon menahan diri untuk mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mempertajam konflik yang berpotensi menguat menjelang Pemilihan Kepala Daerah 2018 dan Pemilu Nasional 2019. PSI menilai sangat tidak layak seorang Wakil Ketua DPR mengeluarkan pernyataan yang sedemikian melecehkan terhadap kepala negara.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya