VIVA – Politikus Golkar, Mukhamad Misbakhun menilai usulan Ketua DPR Bambang Soesatyo agar pemerintah mempertimbangkan pilkada melalui DPRD sebagai hal bagus. Sebab, pilkada langsung dianggap memiliki banyak kekurangan.
"Melihat perkembangan dan dinamika yang ada saat ini terhadap pilkada langsung bupati, walikota, ataupun gubernur. Perlu amati saat ini bagaimana proses politik uang terjadi disana. Kemudian politik mahar, intimidasi, dan perpecahan masyarakat," kata Misbakhun di Redtop Hotel and Convention Center, Jakarta, Sabtu malam, 7 April 2018.
Ia mencontohkan Pilkada DKI Jakarta menjadi contoh yang sangat konkret terkait perpecahan di masyarakat. Sementara itu, kepala daerah yang terkena mahar juga banyak.
"Proses pilkada begitu panjang kampanyenya. Harus membiayai saksi yang begitu banyak, dari mana uangnya? Sementara gajinya seberapa. Yang kemudian harus kita cari solusi politik terbaiknya," kata Misbakhun.
Menurutnya, wajar Ketua DPR mengusulkan hal tersebut. Sebab KPK pun bicara soal perlunya mendesain ulang pilkada langsung. Ia mencontohkan lagi dalam pilkada langsung proses kampanye memakan waktu sekitar 5 bulan. Masa kampanye dianggap terlalu lama.
"Kampanyenya begitu panjang. Berapa biaya kampanye yang harus dikeluarkan. Sulit di lapangan, akhirnya biaya begitu besar apa yang terjadi, pengusaha yang memainkan. Akhirnya proyek yang dimainin. Pengusaha pusat daerah, akhirnya penguasaan lahan perkebunan, lahan pertambangan sudah direbut semua orang," terang Misbakhun.
KPU Akan Batasi Maksimal 600 Pemilih Per TPS untuk Pilkada 2024
Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan, jumlah surat suara Pilkada 2024 lebih sedikit daripada Pemilu 2024.
