Ganjar-Yasin Juga akan Hadir di Puncak Harlah PPP

Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimoen mendaftar ke KPU Jateng
Sumber :

VIVA - Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo-Taj Yasin, juga akan hadir dalam puncak hari lahir atau harlah Partai Persatuan Pembangunan di Semarang, Jawa Tengah, pada Sabtu, 14 April 2018. Partai yang kini dipimpin oleh Mohammad Romahurmuziy itu sudah menyampaikan undangan.

Diah Warih Muncul di Bursa Cagub-Cawagub Jateng, Bersaing dengan Kaesang hingga FX Rudy

"Secara pribadi kalau puncak itu hadir karena itu sebagai undangan tapi kalau Munas Alim Ulama belum dapat konfirmasi," kata Ketua Pelaksana Munas Alim Ulama PPP, Achmad Mustaqim, di Semarang, Jumat, 13 April 2018.

Selain Ganjar dan Yasin, Mustaqim menyampaikan Presiden Jokowi juga akan hadir. Pada Sabtu itu, kata dia, Jokowi memang memiliki sejumlah agenda di kota Semarang.

Ganjar-Taj Yasin Pamitan ke ASN Jateng, Titip Jangan Korupsi!

"Beliau sendiri yang akan memberikan pemaparan setelah tausiah dari ketua MUI Bapak KH Maruf Amin," ujarnya.

Mustaqim menuturkan Munas Alim Ulama PPP ke-2 digelar dari Jumat-Sabtu, 13-14 April 2018. Tema utamanya adalah mempertegas fungsi ulama di dalam menegakkan NKRI. Para peserta terdiri dari seluruh jajaran DPP partai, DPW Majelis Syariah seluruh Indonesia, Majelis Syariah DPC se-Jateng, pimpinan ponpes, dan para tokoh ulama.

Survei PPI: Popularitas Gibran Unggul di Pilgub Jateng, Faktor Anak Jokowi Cuma 8,1 Persen

Dia menyampaikan Munas itu akan merespons berbagai isu-isu aktual di seluruh wilayah Indonesia seperti ekonomi, korupsi, kesejahteraan, dan bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat dan juga masalah pilkada serta pilpres.

"Harapan kami peserta yang hadir yang terdiri dari majelis syariah dan tokoh ulama insya Allah memberi nuansa sejuk di tengah Pilkada Jateng. Yang kita tahu politik tidak bisa dihindarkan, harus ada panduan yang sifatnya moral dan etika. Oleh karena itu, hadirnya Munas Ulama ke-2 ini bisa memberi panduan menyongsong pilpres, pileg, pilkada serentak 2018 sehingga Indonesia tetap menjadi NKRI yang damai, adil, sentosa, dan sejahtera masyarakatnya," tutur Mustaqim.

Mustaqim melanjutkan Munas itu akan dibuka oleh Ketua Umum PPP Mohammad Romahurmuziy siang ini. Kemudian Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimun Zubair akan memberikan tausiah, lalu ditutup KH Syukron Mamun.

Soal Cawapres

Mustaqim mengakui Munas Alim Ulama PPP itu juga akan membahas sosok cawapres untuk Presiden Jokowi. Namun, pihaknya tidak bisa melakukan intervensi apapun.

"Bisa jadi sangat mungkin misalnya bicara pilpres kayak apa, pemimpin nasional yang diperlukan kalau ciri-ciri presiden kayak apa, mungkin ciri-ciri cawapres kayak apa. Itu mungkin saja tapi tentu para kiai itu yang akan memutuskan," kata dia.

Mereka nantinya akan memberikan sejumlah rekomendasi baik kepada PPP maupun pemerintah. Anggota Komisi VIII DPR itu memastikan panitia tidak bisa mengarahkan para kiai yang menjadi peserta Munas.

"Salah satu ciri khas kiai kesepuhan apa lagi yang sudah masuk kategori majelis syariah mereka itu sangat independen dan sangat yakin dengan keyakinan untuk menyampaikan, tidak mau terpengaruh. Mereka akan saling bertabayun di dalam sebuah forum, baru akan luluh dengan sendirinya untuk mencapai kesepakatan. Itu khas kiai yang ada di dalam ulama-ulama kita," ujarnya.

Bahkan, forum itu juga tidak akan menetapkan atau setidaknya mendorong Rommy sebagai cawapres. Mustaqim menegaskan ulama tidak bisa didoktrin sepihak.

"Munas ini pertemuan para majelis syariah yang di antaranya menghasilkan fatwa, tentunya mungkin karena ada pilkada, pileg, pilpres. Di dalamnya akan dilakukan kajian mendalam, apakah kepemimpinan nasional harus bagaimana, pembangunan yang sedang berjalan harus berlanjut. Apa wapres harus berkriteria tertentu. Itu pembahasan tersendiri," katanya.

Mustaqim mengaku belum bisa memprediksi karena para peserta adalah orang-orang yang sangat independen. Tapi dia memastikan hasil Munas itu bisa memberi panduan yang komplit dalam melihat satu tahun ke depan dari pilkada, pileg, dan pilpres.

"Jadi mohon maaf (soal kemungkinan menetapkan Rommy sebagai cawapres) kami tidak bisa jawab karena itu independensi alim ulama dan fakih di bidang masing-masing," tuturnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya