- REUTERS/Beawiharta
VIVA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang juga politikus Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, mengatakan, posisi Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, harus mengambil peran sebagai pengingat dan menjaga netralitas pemerintah, terutama saat tahun politik sekarang ini.
Menurut Riza, sosok Moeldoko yang mempunyai latar belakang tentara dinilai mampu menjaga netralitas di lingkungan istana.
"KSP harus memastikan agar sekitar istana bersikap netral dan adil, jangan hanya untuk kepentingan Pilpres. Harus mengingatkan agar jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan istana untuk kepentingan politik," kata Riza di Jakarta, Rabu, 18 April 2018.
Riza menjelaskan, dalam suasana politik saat ini, Moledoko harus memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo untuk tetap fokus menjalankan tugas sebagai kepala negara.
Riza menilai, Jokowi terkadang lupa membedakan antara menjalankan tugasnya sebagai presiden dengan kandidat calon presiden 2019, seperti membagikan kebutuhan bahan pokok bertuliskan "Bantuan Kunjungan Presiden" yang menyebar melalui media sosial.
"Harus beri masukan kepada Presiden, meski sebagai Capres, saat ini masih tetap sebagai kepala negara, kepala pemerintahan. Harus bersikap netral kepada seluruh warga negara, negara, dan bangsa," ucap dia.
Selain itu, lanjut dia, yang menjadi tugas pokok KSP adalah menjaga komunikasi dan koordinasi antarkementerian/lembaga dalam menjalankan program-program pemerintah.
"KSP tugasnya di belakang istana membantu tugas-tugas presiden. Sebagai mantan Panglima, dia (Moeldoko) pasti bisa," ucap Patria.
Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai, awalnya KSP untuk penguatan kinerja pemerintahan namun saat ini lebih bertujuan untuk memuluskan Jokowi menjadi presiden periode kedua.
Pangi menambahkan masyarakat pun merasakan ada informasi yang tidak tersampaikan dan dikerjakan namun lebih kepada curi "start" kampanye dan strategi meningkatkan elektabilitas Jokowi.
"Bukan penguatan antinarkoba, ketahanan bangsa atau mengatur Jokowi mengeluarkan kebijakan strategis misalkan persoalan tenaga kerja asing atau impor beras di tengah masyarakat akan panen," kata Pangi.
