- VIVA/Novina Putri Bestari
VIVA - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Roy Suryo, tak setuju dengan wacana agar pemerintah mengganti rumah dinas anggota DPR dengan uang (sewa) kembali. Ia pun meminta agar Setjen DPR menertibkan pemakaian rumah dinas tersebut.
"Kalau saya termasuk anggota DPR yang setuju dengan statement Mendagri. Artinya, tidak setuju jika pemerintah mengganti rumah dinas anggota DPR dengan uang (sewa) kembali," kata Roy melalui pesan singkat, Kamis, 26 April 2018.
Menurutnya, pemerintah sudah secara baik merenovasi kompleks rumah dinas tersebut di tahun 2009 lalu. Justru seharusnya Setjen DPR 'menertibkan' penggunaan rumah-rumah dinas tersebut yang tidak sesuai fungsinya.
"Misalnya justru ditempati oleh pihak-pihak yang tidak berhak," kata Roy.
Selaku anggota DPR, ia memang menempati rumah dinas yang sudah disediakan oleh pemerintah tersebut.
"Saya tell the truth saja. Ini memang pendapat pribadi saya selaku wakil rakyat yang sudah seharusnya bertanggung jawab kepada masyarakat," kata Roy.
Sebelumnya, Ketua DPR, Bambang Soesatyo, mengakui di tingkat pimpinan DPR dan fraksi ada wacana agar pada periode DPR ke depan, rumah dinas diganti dengan uang tunjangan. Tapi wacana ini masih bersifat informal.
"Bahwa nanti akan sampai seperti itu, ini akan kita serahkan kepada kepengurusan periode mendatang di DPR . Yang kedua adalah pemerintah apakah setuju dengan wacana ini," kata Bamsoet di gedung DPR, Jakarta, Rabu, 25 April 2018.
Menurutnya, lebih efisien bila tak diberikan rumah dinas. Tapi diberikan pengganti rumah kontrak anggota yang tak tinggal di Jakarta. (ase)
