- ANTARA/Muhammad Adimaja
VIVA – Koalisi pendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden sejauh ini belum terbentuk. PKS memberi sinyal kuat akan berkoalisi dengan Gerindra. PAN juga digadang-gadang berpeluang merapat dukung Prabowo.
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan, pihaknya tak bisa melarang Partai Amanat Nasional minta jatah calon wakil presiden ke Prabowo Subianto. Hal itu menanggapi peluang PAN merapat ke Prabowo dengan syarat kursi cawapres.
"Karena bukan hak kami juga untuk mewajibkan atau melarang. Itu hak PAN untuk menyampaikan sikap politiknya, termasuk jika kemudian meminta cawapres," kata Hidayat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat 4 Mei 2018.
Namun, dia mengingatkan semua nama yang ada akan dibahas secara bersama-sama. Ia menilai Gerindra, PKS dan PAN berada dalam posisi yang sama, tak bisa mencalonkan sendirian.
"PAN sendirian enggak cukup, PKS sendirian enggak cukup, Gerindra sendiri enggak cukup. Jadi perlu bersama-sama," ujarnya menambahkan.
Menurutnya, penentuan nama cawapres juga akan menghadapi rasionalisasi. Calon pendamping Prabowo menurutnya akan dilihat siapa yang elektabilitas dan kapasitasnya paling tinggi.
"Siapa yang lebih bisa diterima, siapa yang lebih bisa memenangkan. Pada ujungnya, sangat mungkin faktor calon presiden akan menentukan siapa calon wakil presiden yang menurut beliau paling nyaman jadi mitra koalisi," katanya.
Hidayat juga menyinggung PKS sebelumnya sudah pernah ikhlas saat politikus PAN Hatta Rajasa yang menjadi pendamping Prabowo di Pilpres 2014. Padahal, kata dia, suara PKS saat itu lebih besar dari PAN.
"Dan PKS (di 2014) ridho, legowo untuk PAN jadi cawapres, padahal suaranya lebih jauh (di bawah) PKS." (mus)
