VIVA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fadli Zon menyoroti kasus kerusuhan dan penyanderaan oleh para napi teroris di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Menurutnya, insiden tersebut merupakan catatan hitam bagi institusi Polri.
Hal tersebut diungkapkan Fadli melalui akun twitternya @fadlizon pada Kamis, 10 Mei 2018. Dalam cuitan awal di akun twitternya, Fadli menyampaikan belasungkawa kepada keluarga lima polisi yang gugur saat disandera para napi teroris.
Fadli pun menyayangkan insiden ini terjadi di Mako Brimob yang merupakan pasukan elite Polri. Pembunuhan dan penyanderaan oleh napi teroris di dalam markas satuan elite Polri, menurutnya, seharusnya bisa ditangani cepat.
"Insiden pembunuhan dan penyanderaan di rutan Mako Brimob, yang berjalan kurang lebih 36 jam, patut kita sesalkan bersama. Sebab, insiden ini terjadi di markas komando pasukan khusus Kepolisian Indonesia. Ini pertama kali dalam sejarah Indonesia ada pembunuhan dan penyanderaan di lingkungan Mako Brimob sehingga tewas lima personel Brimob," tulis Fadli.
Menurut Fadli, area rutan di Mako Brimob ini seharusnya memiliki tingkat pengamanan tinggi dan penjagaan yang ketat. Insiden ini, menurutnya, jelas menandakan ada masalah. Karena itu, penyebab kerusuhan ini harus diselidiki secara serius.
Walaupun begitu, Fadli mengapresiasi keberhasilan Polri menangani situasi ini, apalagi sandera terakhir, Bripka Iwan Sarjana, bisa dibebaskan dalam kondisi selamat.
Tak hanya itu, politikus Partai Gerinda ini mengkritisi sikap kepolisian yang ia nilai kurang transparan dalam penyampaian informasi. Pada Rabu pagi, katanya, pihak kepolisian menyatakan situasi sudah dapat ditangani. Namun ternyata hingga Kamis pagi, rutan Mako Brimob masih dikuasai tahanan bersenjata api laras panjang. Untuk itu, ia menyesalkan ketidaktransparanan pihak kepolisian.
"Ironisnya, bahkan ada aparat yang masih disandera. Informasi ini pun awalnya tak jelas. Begitupun dengan kesimpangsiuran lima korban tewas dari aparat kita, yang terkesan ditutup-tutupi," ucapnya.
Semestinya, lanjut Fadli, karena lokasi kejadian berada di Mako Brimob, penanganan situasi bisa lebih cepat. "Ini menjadi catatan hitam bagi kepolisian, peristiwa serupa tak boleh terulang kembali," ujarnya.
Ditambahkan Fadli, sistem pemasyarakatan bagi napi di rutan di Mako Brimob, baik napi teroris maupun umum, harus dievaluasi. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah pemanfaatan Mako Brimob sebagai cabang dari Rutan Salemba.
Menurut Fadli, sebaiknya semua napi yang sudah mendapatkan putusan pengadilan masuk lapas yang ada, misalnya Lapas Cipinang atau Salemba.
"Dulu Ahok ditempatkan di Rutan Mako Brimob karena dianggap aman, kini kenyataannya tak demikian. Masyarakat juga bertanya di mana posisi Ahok ketika insiden ini terjadi. Perlu transparansi agar tak ada kecurigaan," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Insiden di Rutan Mako Brimob, ditegaskan Fadli, harus menjadi refleksi penting bagi semua pihak. Wajib diselidiki awal mula kejadian dan kronologinya. Jika ada kelalaian atau prosedur yang salah, perlu ada sanksi dan tindakan.
