- ANTARA Foto/Wahyu Putro
VIVA – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Sodik Mudjahid, menilai dari sisi kekuatan dan pengalaman, aparat keamanan, dan pertahanan RI yakni Polri dan terutama TNI, sudah sangat teruji berhasil mengatasi berbagai gangguan keamanan di dalam negeri. Mulai dari DI/TII sampai Gestapu PKI bahkan peperangan di Timor Timur.
"Dengan kekuatan dan Pengalaman TNI /POLRI serta tidak adanya basis budaya dan basis agama bagi terorisme, maka sesungguhnya persoalan penumpasan terorisme yang berulang kali terjadi di Indonesia, hanya tergantung dari kebulatan niat dan tekad presiden atau pemerintah menumpasnya, bukan bahkan mengelolanya," kata Sodik melului keterangan tertulis, Selasa, 15 April 2018.
Ia menegaskan wujud kebulatan niat, tekad dan aksi presiden atau pemerintah dalam menumpas dan menghancurkan terorisme di Indonesia, dimulai dengan permintaan komitmen dan kesanggupan, pejabat-pejabat terdepan dalam penghancuran terorisme di Indonesia, yakni Kepala BNPT, KAPOLRI, BIN, dan PANGLIMA TNI.
"Jika pejabat-pejabat tersebut menyanggupi untuk menghancurkan terorisme dalam jangka waktu singkat, maka lanjutkan posisinya dan percayakan serta dukung dana dengan fasilitasi kerja seperti selama ini mereka terima ditambah dukungan UU yang diperlukan," kata Sodik.
Sebaliknya, ia melanjutkan, jika mereka tidak sanggup menyatakan komitmen dan kesanggupannya untuk menumpas dan menghancurkan terorisme dalam kurun waktu yang ditetapkan, maka presiden atau pemerintah harus mencari dan meminta komitmen dan kesanggupan pejabat baru mulai Kepala BNPT, Kapolri, Kepala BIN, dan Panglima TNI.
"Selain kepada pejabat-pejabat terdepan dalam penumpasan dan penghancuran terorisme seperti disebutkan di atas (kapolri dan lainnya), presiden juga harus minta komitmen dan kesanggupan pejabat yang terkait dengan iklim terorisme seperti Menag, Mendikbud, Mensos, Mendesa, Menteri KUKM, MUI, Dewan Gereja, dan Ormas Islam.
"Hanya dengan kebulatan niat dan tekad yang 100 persen, serta langkah langkah kongkrit dan sungguh-sungguh, rakyat percaya pemerintah bisa menumpas dan menghancurkan terorisme yang sudah berulang kali melakukan aksi biadab yang menyakiti rakyat dan bangsa Indonesia," kata Sodik.
Tak Ada Tempat
Ia menegaskan dari sisi agama, paham agama radikal yang sering disebut fundamen terorisme, tidak mendapat tempat dalam agama-agama dan umat beragama di Indonesia. Dari sisi budaya, terorisme berupa kekerasan apalagi ultra kekerasan tidak mendapat tempat dalam budaya Indonesia yang damai, gotong royong bahkan lembut dan santun.
"Dari sisi kelembagaan, organisasi terorisme bukan merupakan bagian dan tidak terkait dengan mainstream organisasi keagamaan Islam di Indonesia seperti NU, Muhamadiyah, Persis, PUI, Al Irsyad, dan lainnya. Paham Pancasila adalah pandangan hidup, yang nilai dan usianya jauh lebih tua dan lebih mendalam dibanding dengan nilai dan usia terorisme di Indonesia," kata Sodik. (ren)
