- ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
VIVA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Sodik Mudjahid, menanggapi keputusan Badan Pengawas Pemilu yang menilai pasangan calon Gubernur Jawa Barat Sudrajat-Ahmad Syaikhu telah melanggar aturan debat. Ia menegaskan seharusnya misi pasangan tersebut yang membentangkan kaus 2019 ganti presiden seharusnya tak masalah.
"Ganti presiden adalah salah satu visi dan program semua paslon Jawa Barat. Misi paslon Rindu Hasanah dan DD teruskan Jokowi. Misi Asyik ganti Jokowi. Jadi harusnya tidak masalah menampilkan misi dan program tersebut dalam debat," kata Sodik melalui pesan singkat, Kamis, 17 Mei 2018.
Ia pun menilai aturan dan tata tertib debat belum sesuai dan belum mengakomodasi ruang pasangan calon untuk mengekspresikan semua visi misi dan programnya. Sehingga, aturan debat harus disempurnakan.
"Ahamdulillah KPU cermat yang dilanggar bukan pelanggaran aturan pilkada tapi hanya melanggar tatib debat yang memang belum sempurna dalam mengakomodasi ruang paslon dalam mengekspresikan visi misi dan programnya," kata Sodik.
Ia pun yakin dengan penjelasan yang baik, benar, proporsional dari KPU justru akan menaikkan elektabilitas Sudrajat-Syaikhu karena di Jabar ganti presiden sudah menjadi aspirasi rakyat.
"Di Jabar ganti presiden sudah jadi aspirasi rakyat Jabar," kata Sodik.
Sebelumnya diberitakan, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat menyatakan pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur yang diusung Gerindra, PKS dan PAN, Mayjend (purn) Sudrajat-Ahmad Syaiku atau Asyik melakukan pelanggaran dalam debat putaran kedua Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018.
Hal tersebut terjadi karena pasangan tersebut khususnya Ahmad Syaikhu melakukan aksi angkat kaus #2019GantiPresiden saat debat publik putaran dua Pilgub Jabar di Balairung Universitas Indonesia pada Senin malam 14 Mei 2018. Bahkan, sebagai dampak aksi tersebut, debat publik nyaris diwarnai adu jotos antara massa yang kontra dengan yang pro #2019GantiPresiden. (ase)
