Pupuk Indonesia Tidak Akan Dapat Subsidi Lagi

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto
Sumber :

VIVA – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto menilai industri pupuk tanah air harus bisa mengikuti tren globalisasi dengan biaya produksi (cost production) yang lebih efisien.  Hal itu diungkapkannya terkait ground breaking pabrik NPK di PT Pupuk Sriwijaya (Pusri), Palembang.

1.489 Personel Gabungan Kawal Demo Depan Gedung DPR, Pengalihan Arus Situasional

"Dengan adanya persaingan di era globalisasi ini, Pupuk Pusri harus bisa mengikuti tren globalisasi. Salah satunya terkait efisiensi ongkos produksi atau cost production nya. Dengan mengefisiensikan biaya produksi industri pertanian akan membuat petani lebih mudah menjangkau pupuk dengan harga yang relatif murah,” kata Dito dalam siaran persnya, Jumat 11 Mei 2018.

Dengan kata lain, Dito berharap, Pusri bisa menjalankan Public Service Obligation (PSO) atau kewajiban pelayanan publik yang baik bagi masyarakat tani. Hal itu sekaligus bisa mengurangi beban dari pemerintah.

Ada Demo di Depan DPR, Arus Lalu Lintas dari Semanggi ke Slipi Dialihkan

Dijelaskan politisi dari Fraksi Partai Golkar ini, pupuk Indonesia nantinya tak akan lagi mendapat subsidi. Subsidi pupuk ditransformasi menjadi subsidi langsung ke petani melalui Kartu Tani. Sehingga, proses produksi pupuk diharapkan lebih efisien ke depannya.

"Ini bisa juga mengurangi subsidi daripada pemerintah. Sekarang kan masih disubsidi," tutur Politisi Partai Golkar itu.

Belum Ada Pengalihan Arus Buntut Demo Mahasiswa- Pelajar di DPR, Polisi sebut Situasional

Ground Breaking pabrik NPK di PT Pupuk Sriwijaya itu bersamaan dengan peluncuran program vokasi industri di Sumatera bagian selatan oleh Kementerian Perindustrian. Vokasi industri dilakukan dalam rangka revitalisasi SMK dan menyesuaikan keahlian sumber daya manusia (SDM) sesuai kebutuhan industri.

Program tersebut melibatkan 48 industri dan 176 SMK dari Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Lampung. Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno. (dpr.go.id)

Pengamanan Demo di KPU dan Bawaslu

Aparat Gabungan Bersiaga di KPU dan DPR Jelang Penetapan Hasil Pemilu

Ribuan personel dikerahkan untuk mengawal jalannya rekapitulasi suara tingkat nasional di Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) hari ini Rabu, 20 Maret

img_title
VIVA.co.id
20 Maret 2024