- VIVA/Yunisa Herawati
VIVA – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai daftar 200 nama penceramah atau mubalig yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama sebagai hal yang konyol. Menurut dia, tidak baik pemerintah mengatur hingga ke ranah rekomendasi mubalig.
"Konyol. Jadi tugas negara itu memfasilitasi perbedaan pendapat, termasuk perbedaan pendapat di antara mubalig, penceramah. Biarin saja itu beda pendapat, tapi jangan kemudian pemerintah ngatur ini yang bagus, ini yang enggak bagus," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 21 Mei 2018.
Menurut Fahri, jika ada daftar seperti itu, dikhawatirkan akan ada daftar-daftar yang lain yang sesuai dengan "selera" pemerintah, seperti kata dia, daftar media yang direkomendasikan pemerintah.
"Nanti kalau mubalig begitu, nanti pers juga dia bikin list sama dia. Ini pers yang boleh dibaca, ini yang enggak boleh. Yang pro pemerintah ditulis boleh dibaca, yang enggak pro pemerintah enggak boleh dibaca. Nanti turun lagi, yang ini boleh dikasih iklan sama BUMN, yang ini enggak boleh," ujar dia.
Fahri menjelaskan, urusan pemerintah adalah memfasilitasi para mubalig untuk bertemu dan berdebat dengan pihak pemerintah.
"Dia daftar 200 mubalig, yang lain bagaimana? Ya kan, berantem lah nanti itu, ya kan? Lepas aja, itu bukan urusan pemerintah," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa daftar 200 mubalig yang dirilis institusinya sama sekali bukan seleksi, sebab di Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar dunia memiliki ratusan ribu mubalig.
"Ini bukan seleksi, akreditasi, atau standardisasi. Ini bukan itu semua. Ini cara kami melayani permintaan publik, yang dalam waktu cepat menyajikan itu," kata Lukman dalam perbincangan dengan tvOne, Senin, 21 Mei 2018.
