- VIVA.co.id/ Gadis Neka Osika
VIVA – Sejumlah pengurus dan staf Partai Solidaritas Indonesia atau PSI memenuhi undangan Bareskrim, untuk diperiksa terkait kasus materi pendidikan partai tersebut di koran Jawa Pos terbitan tanggal 23 April 2018.
“Kami tidak menghindari, tidak mangkir. Kami percaya proses hukum yang fair dan objektif,” kata Ketua Umum PSI Grace Natalie, di Bareskrim Polri, Selasa, 22 Mei 2018.
Grace menuturkan, menurut Pasal 1 angka 35 mendefinisikan bahwa kampanye pemilu meyakinkan pemilih dengan visi, misi, program, ataupun citra diri. Namun, materi PSI di koran itu tidak mengandung materi tersebut.
“Dalam materi tersebut tidak ada satu pun foto pengurus DPP PSI, justru yang muncul adalah elite-elite partai lain, logo PSI pun hanya 5 persen dari luas halaman koran," ujarnya.
"Kalau kami tutup logonya, nomornya, orang tidak tahu ini iklan partai. Bahkan iklan PSI ini hanya terlihat seperti polling, dan ini memang polling, polling ini ada di website kami umumkan melalui media cetak,” ujarnya menambahkan.
Soal 5 persen logo dan nomor urut PSI yang ditampilkan, semata-mata sebagai keterangan dan pertanggungjawaban untuk menunjukkan kepada publik bahwa PSI adalah pihak penyelenggara polling. “Kasus ini tidak membuat PSI pesimis atau patah arang. Justru ini akan membuktikan bahwa kami memang di jalan yang benar.”
Grace menduga, ada upaya untuk menggagalkan PSI untuk bisa berlaga di Pemilu 2019. Menurut dia, banyak kalangan khawatir dengan dua agenda besar PSI yaitu melawan korupsi dan intoleransi. (mus)
PSI DKI Tolak Amandemen Perpanjang Masa Jabatan Presiden
PSI menilai gagasan perpanjangan masa jabatan akan menciderai demokrasi yang sudah diperjuangkan oleh pemuda-pemudi pada masa Reformasi.
